DALAM Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Provinsi Sumatera Selatan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan, pemerintah melalui Bulog akan menyerap hasil panen petani sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
"Karena Sumatera Selatan Sudah mulai panen, dan nanti Februari, Maret akan panen raya maka yang paling penting harga gabah yang sudah naik dari 6.000 jadi 6.500 harus bisa dibeli. Kalau pasar tidak menyerap, pemerintah yang akan beli, perintah Bapak Presiden begitu, dengan harga Rp6.500/kg," jelasnya seperti dikutip keterangan resmi Bapanas/NFA, Selasa (14/1).
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000 per kg menjadi Rp6.500 per kg. Kebijakan itu tertuang melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan rafaksi gabah dan beras yang berlaku mulai 15 Januari 2025.
Baca juga: Festival Bangun Desa Fokuskan pada Ketahanan Pangan dan Inovasi Pemuda
Tidak hanya beras, pemerintah juga akan menaikkan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen dari Rp5.000/kg menjadi Rp5.500/kg yang akan berlaku pada Februari 2025. Hal itu dilakukan untuk menyongsong panen raya jagung yang diperkirakan pada Maret mendatang sehingga petani dan peternak bisa semakin bersemangat dalam berproduksi.
Sementara itu, dalam raakortas yang berlangsung pada Senin (13/1) itu Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), Arief Prasetyo Adi, mengatakan menyongsong momentum panen raya padi pada semester I Tahun 2025, pemerintah memastikan intervensi stabilisasi pangan.
“Diantaranya, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran bantuan pangan (banpang) beras diatur untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas pasokan serta harga baik di tingkat produsen maupun konsumen,” ujarnya.
Baca juga: Dukung Peningkatan Produksi Pangan Nasional ID FOOD Optimalkan Aset
Menurut Arief, Menko Pangan sudah memberikan arahan, dan nanti pihaknya akan mengatur daerah-daerah mana yang belum panen sehingga untuk menstabilisasi dan juga memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang memerlukan.
Daerah-daerah yang masih rendah kuantum panennya, lanjutnya, perlu intervensi GPM mengingat biasanya daerah tersebut cenderung mengalami kenaikan harga.
Dok. Pemprov Sumsel
Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang mampu menjaga laju inflasi dengan baik. Keberhasilan ini salah satunya merupakan dampak dari pelaksanaanGPM secara masif.
Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Nelayan, KKP Uji Coba Budi Daya Tuna di Keramba Jaring Apung
"Sumatera Selatan salah satu yang paling aktif menyelenggarakan kegiatan pangan murah. Jadi pangan murah di sini itu 338 kali, jadi sangat frequent," ungkapnya.
Adapun menurut perkiraan BPS, panen raya padi diperkirakan akan terjadi pada Maret-April 2025 mendatang. Estimasi produksi beras menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan Januari mencapai 1,2 juta ton dan Februari 2,08 juta ton. Dan diperkirakan akan meningkat pada saat panen raya, di mana produksi bulanan akan berada di atas rata-rata konsumsi bulanan sebesar 2,5 juta ton.
Untuk itu Arief menekankan pentingnya pemerintah daerah bisa menyerap hasil panen petani jagung sesuai HAP dan dijual dengan harga yang baik kepada peternak.
"Jadi kalau ada peternak di sini, perintahnya Pak Menko itu belinya Rp5.500 per kg, dan jualnya lelang kalau bisa sampai Rp4.500 per kg. Jadi kalau nanti para Kadis yang berkaitan dengan pertanian dan pangan, jagung dibeli dengan harga 5,5 dan dijual lebih rendah," tutup Arief.
Budi daya ikan
Di acara yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan di Sumatera Selatan, khususnya di bidang budi daya. Upaya ini bertujuan mewujudkan swasembada pangan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pihaknya tengah menyelesaikan berbagai persoalan budi daya yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk di Sumatera Selatan.
“Soal pakan ikan memang secara nasional sedang kita rancang dan formulasikan agar bisa stabil. Kedua, bibit. Salah satunya Musi Rawas yang paling besar produksinya di Sumatera Selatan. Sedang kita siapkan. Segera kita selesaikan,” ujarnya dalam keterangan resmi KKP.
Menteri Trenggono menambahkan peningkatan produktivitas budi daya menjadi salah satu fokusnya dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga tahun 2029.
Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah yang potensial untuk ditingkatkan produktivitasnya. Hal itu dibuktikan dengan produksi perikanan budi daya wilayah tersebut yang cukup tinggi pada 2023.
Sumatera Selatan juga memiliki potensi lahan budi daya laut, darat, dan payau mencapai 433 ribu hektare (ha). Komoditas budi daya yang dapat ditingkatkan produktivitasnya yaitu ikan patin, lele, nila, udang, gurami, dan bandeng.
“Produksi perikanan Sumatera Selatan sebanyak 485 ribu ton, perikanan tangkap sekitar di 162 ribu ton sementara 320 ribu ton di budi daya. Dibanding perikanan tangkap, di Sumatera Selatan produksinya lebih besar budi daya,” ungkapnya.
Menteri Trenggono berharap dengan pengembangan budi daya perikanan di Sumatera Selatan yang merupakan salah satu daerah lumbung pangan, akan mendukung pencapaian target swasembada pangan pada tahun 2027. (SG-1)
