TINGGINYA aktivitas di ruang laut dan kawasan pesisir, serta ancaman kerusakan akibat polusi dan perubahan iklim memacu pemerintah melakukan berbagai terobosan menghadirkan tata kelola laut yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seusai meresmikan Neraca Sumber Daya Laut (ocean accounting) Indonesia, pada acara The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Developmen di Sanur, Bali, Jumat (5/7).
"Kita harus mengutamakan kesehatan laut. Kita tidak ingin lagi ada overfishing, kita ingin mengembangkan budi daya perikanan untuk pengelolaan laut yang berkelanjutan. Perlu diingat, perubahan iklim juga sangat terpengaruh oleh laut," ujarnya yang didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, seperti dikutip situs resmi KKP.
Baca juga: Dialog Internasional Neraca Sumber Daya Laut Dihadiri Enam Menteri Negara Kepulauan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia. Peluncuran itu menempatkan Indonesia sebagai leading country pengembangan neraca sumber daya laut.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono menambahkan, Neraca Sumber Daya Laut Indonesia berupa dashboard yang berisikan kumpulan data sumber daya kelautan dan pesisir Indonesia yang berasal dari hasil riset dan survei. Sistem itu mengolah data secara dinamis sehingga menghasilkan informasi terbaru sesuai kondisi terkini di lapangan.
Dashboard mampu menampilkan nilai ekonomi, ekologi, serta sosial suatu wilayah perairan laut dan pesisir. Kemudian dapat menganalisis dampak investasi di laut dan pesisir terhadap kesehatan ekologi untuk jangka pendek dan panjang. Baik itu investasi di bidang perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata, transportasi laut, hingga pembangunan di wilayah pesisir yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Baca juga: KKP: Kunjungan ke dua Universitas di Ohio Perkuat Kemitraan di Bidang SDM Kelautan
Lebih dari itu, Neraca Sumber Daya Laut Indonesia dapat melacak wilayah lautan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi maupun sebaliknya. Informasi ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi serta capaian target luasan kawasan konservasi laut Indonesia seluas 30% pada 2045.
"Dengan sistem ini kita bisa menganalisis dampak pemanfaatan ruang laut, kondisi laut secara cepat. Ini tools untuk mendukung pengambilan kebijakan pengelolaan laut berkelanjutan," bebernya.
Terdapat 10 lokasi pilot project pengembangan Neraca Sumber Daya Laut di Indonesia yang didukung oleh Global Ocean Accounts Patnership (GOAP).
Areanya meliputi kawasan konservasi Gili Matra, Banda, Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Anambas, Pieh, Aru, Sawu, serta Pulau Kapoposang. Menurut Trenggono, area cakupan masih akan terus diperluas hingga seluruh wilayah perairan Indonesia.
Sementara itu, Sekretariat Global Ocean Accounts Patnership (GOAP) sebagai organisasi internasional yang terlibat dalam pembangunan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia, mengapresiasi keberhasilan KKP mengembangkan neraca sumber daya laut. Indonesia bahkan dinilai sebagai leading country.
"Indonesia telah memperlihatkan kepemimpinan yang hebat dalam pengembangan neraca sumber daya laut, yang bisa jadi percontohan bagi negara lain,” ujar Co-Director Sekretariat GOAP, Ben Milligan.
Menurutnya, upaya kolaboratif pemerintah Indonesia dan para mitra dalam menciptakan pendekatan berbasis data yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya laut akan berkontribusi signifikan, untuk pengembangan laut global yang berkelanjutan.
Sebelumnya, pada acara penyambutan peserta Dialog Global Pembangunan Laut Berkelanjutan ke-5 di Denpasar, Bali, Rabu (3/7), Sekretaris Jenderal KKP Prof. Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengungkap urgensi implementasi neraca sumber daya laut bagi negara-negara kepulauan, termasuk Indonesia.
"Saat ini dunia menghadapi tantangan yang sama dalam mengatasi pemanasan global, penangkapan ikan berlebih, pencemaran laut, konservasi spesies terancam punah, pembangunan perikanan berkelanjutan, dan pengelolaan area laut yang luas. Ocean accounts punya peranan penting dalam menjawab tantangan itu," ungkapnya.
Rudy menerangkan, neraca sumber daya laut termasuk instrumen baru dalam tata kelola kelautan berkelanjutan. Untuk itu, penting digelar dialog global sebagai sarana pertukaran informasi, pengetahuan, hingga menyamakan pandangan dalam menyusun neraca sumber daya laut dengan praktik terbaik.
Di Indonesia sendiri, pengembangan neraca sumber daya laut sudah dilakukan KKP sejak tahun 2021 di sejumlah wilayah konservasi dan wilayah perikanan.
"Dalam praktik neraca sumber daya laut ini, utamanya menciptakan pergeseran paradigma tata kelola laut berbasis data, manajemen laut berkelanjutan untuk masa depan yang sehat, produktif, dan inklusif, serta mempercepat kerjasama internasional untuk mewujudkan ekonomi laut yang berkelanjutan," bebernya.
Sebagai informasi, KKP menyusun neraca sumber daya laut berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2023. Di dalamnya terdiri dari tim KKP, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, BRIN, IPB dan Yayasan Rekam Nusantara.
The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Developmen sendiri merupakan forum global yang digelar KKP bersama sekretariat GOAP untuk membahas praktik terbaik pengembangan neraca sumber daya laut. Pesertanya sejumlah petinggi negara kepulauan, perwakilan puluhan negara, organisasi internasional, hingga para ilmuan dunia. (SG-1)
