MENTERI Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan kesiapan Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah.
Mulai dari penguatan kelembagaan koperasi, swasembada pangan, hingga inovasi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan nasional.
“Kami mendukung penuh Asta Cita 2 terkait swasembada pangan, serta Asta Cita 3 yang fokus pada pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi,” ujar Budi dalam rapat tingkat menteri yang digelar di Jakarta, Selasa (3/12).
Baca juga: Transformasi Gapoktan Jadi Koperasi, Momentum Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Transformasi Koperasi melalui Proyek Prioritas
Budi menjelaskan, Kemenkop memiliki sejumlah proyek prioritas yang mencakup pengembangan koperasi sektor produksi, penguatan kelembagaan, pengawasan simpanan koperasi, dan pengembangan kerja sama antar badan usaha di desa.
Kemenkop Dorong Koperasi Dukung MBG
Sebagai langkah nyata, Kemenkop telah meluncurkan pilot project penguatan koperasi untuk mendukung MBG.
Tiga koperasi telah menjadi percontohan, yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung, dan Koperasi Peternakan Sae Pujon di Malang.
Baca juga: Kemenkop Dorong CSR untuk Perkuat Koperasi dan Ketahanan Pangan
“Ketiga koperasi ini menjadi pionir dalam mendukung program MBG dengan menyediakan dapur umum, manajemen SDM, hingga pengadaan bahan pangan,” jelas Budi.
Minyak Makan Merah dan Revitalisasi KUD
Inovasi lainnya adalah peluncuran program Minyak Makan Merah (MIRA) untuk mendukung swasembada pangan.
“Kami harap MIRA dapat mendukung keberhasilan MBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Budi.
Namun, Menkop juga menyoroti hambatan yang masih mengganjal, seperti Kredit Usaha Tani (KUT) yang belum dihapus, mengakibatkan Koperasi Unit Desa (KUD) sulit mengakses pembiayaan.
Dengan 13.400 unit KUD di Indonesia, program revitalisasi diharapkan mampu memulihkan peran koperasi dalam mendukung swasembada pangan.
“Kami mendorong KUD yang menjadi penyalur KUT keluar dari daftar hitam perbankan agar bisa kembali aktif mendukung ketahanan pangan,” tambahnya.
Koordinasi Antar-Kementerian untuk Efisiensi Program
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyoroti pentingnya sinergi antar-kementerian untuk penyaluran pupuk berbasis koperasi.
Ia berharap Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat mengoordinasikan kerja sama antara Kemenkop, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pertanian.
“Penyaluran pupuk langsung melalui koperasi sangat penting bagi petani di pedesaan,” ujar Ferry.
Baca juga: Kemenkop Ajak Kisel Terlibat dalam Transformasi Digital Koperasi di Tanah Air
Selain itu, Ferry juga menyoroti kebijakan impor yang menghambat koperasi, seperti protes koperasi susu terkait bea masuk nol persen untuk susu bubuk impor.
“Ini bertentangan dengan Asta Cita swasembada pangan. Kebijakan semacam ini harus dikaji ulang untuk mendukung produksi lokal,” tegasnya.
Menko Siap Dorong Regulasi Baru
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan komitmen untuk mempercepat kerja sama antar-kementerian dan penyempurnaan regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Koperasi yang sudah lama tertunda.
“Kami akan menindaklanjuti berbagai masukan untuk mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi koperasi dan pekerja migran, serta mendukung skema pembiayaan baru yang sejalan dengan arahan Presiden,” ujar Muhaimin.
Koperasi untuk Masa Depan yang Berkelanjutan
Dengan berbagai langkah strategis ini, koperasi diharapkan menjadi garda depan dalam mendukung program pemerintah, baik di sektor pangan, energi, maupun industrialisasi berbasis masyarakat.
Kesiapan Kemenkop menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga mitra strategis dalam mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan. (SG-2)
