ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia pasca-serangan Iran ke Israel.
Mulyanto menilai cepat atau lambat konflik Iran-Israel akan berdampak pada naiknya harga minyak mentah dunia.
Kondisi tersebut diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sudah menembus angka Rp16 ribu per dolar.
Baca juga: Menko Airlangga: Respons Konflik di Timur Tengah dengan Langkah Antisipatif
"Mengamati pergerakan harga minyak dunia yang terus menanjak tajam sejak awal tahun 2024, apalagi pasca konflik Iran-Israel, pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah antisipatif," ujar Mulyanto sebagaimana dilansir sius DPR RI, Senin (15/4).
Kondisi tersebut, menurut Mulyanto, semacam triple shock karena terjadi di tengah kebutuhan migas dalam negeri yang naik di saat momentum bulan suci Ramadhan dan hari raya Idulfitri.
Oleh karena itu, dengan naiknya dolar AS terhadap rupiah membuat nilai rupiah menembus angka Rp16 ribu per dolar.
Politikus Fraksi PKS mengatakan sebagai negara net importer migas, kenaikan harga migas dunia akan berdampak negatif bagi APBN.
Baca juga: Sandiaga Uno: Mudik dan Libur Lebaran Gerakkan Roda Perekonomian
Apalagi ketika kenaikan tersebut berbarengan dengan naiknya permintaan di dalam negeri serta melonjaknya kurs dolar terhadap rupiah.
"Beda saat dulu ketika zaman jaya Indonesia sebagai negara pengekspor migas, dimana kenaikan harga migas dunia adalah berkah buat APBN kita," tambah Mulyanto.
Sebagai informasi, harga minyak WTI hari ini sebesar USD85.6 per barel, terus naik sejak awal tahun, dari harga yang sebesar USD70 per barel atau naik sebesar 22%.
Angka yang lumayan besar, jauh di atas asumsi makro APBN tahun 2024 yang hanya sebesar USD82 per barel.
Baca juga: Negara G20 Sepakat Perkuat Kerja Sama Atasi Tantangan Perekonomian Global
"Padahal Menteri ESDM baru saja menetapkan ICP bulan maret 2024 sebesar USD 83.8 per barel (2 April 2024)," jelas Mul, sapaannya.
Mulyanto minta agar langkah antisipatif Pemerintah tersebut tidak mengambil opsi kebijakan yang merugikan rakyat kecil seperti kenaikan harga BBM atau gas LPG bersubsidi.
"Langkah antisipasinya jangan malah mengorbankan rakyat dan neningkatkan inflasi," tegasnya. (SG-1)
