KETUA Komisi IV DPR RI, Sudin, menekankan pentingnya kolaborasi dan kejujuran dari para pengusaha dalam membangun industri perikanan nasional. 

Menurut Sudin, kerja sama yang erat antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sektor ini, sekaligus meningkatkan devisa negara melalui industri perikanan.

"Pemerintah pasti akan mendukung dan mem-back up para pengusaha, terutama yang berkontribusi besar terhadap devisa, seperti dari industri ikan tuna,” jelas Sudin. 

Baca juga: KKP: Pokmaswas di Lampung Diminta Awasi Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

“Namun, dukungan ini disertai catatan bahwa pengusaha harus jujur dalam melaporkan hasil tangkapan, membayar pajak, serta memenuhi kewajiban PNBP," ujar Sudin dalam pernyataannya yang dikutip dari situs DPR RI, Minggu (25/8).

Sudin juga menyoroti pentingnya upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan di kalangan masyarakat Indonesia. 

Ia menekankan bahwa tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan.

"Kerja sama antara KKP dan Komisi IV DPR RI, seperti melalui program Bimbingan Teknis (BIMTEK) ‘Gemar Makan Ikan’, sangat baik untuk mendorong masyarakat mengonsumsi ikan. Ikan segar jauh lebih sehat dibandingkan dengan makanan lainnya, dan kami sangat mendukung upaya ini," tambahnya.

Baca juga: KKP: Produksi Perikanan Tangkap Lampaui Target, Tembus 111,33% di Semester I

Lebih lanjut, Sudin memberikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap pengusaha kapal tangkap untuk memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI). 

Kebijakan ini, menurutnya, sangat penting untuk menjamin kualitas dan asal-usul ikan, terutama dalam menghadapi pasar internasional yang semakin ketat terhadap traceability product.

"Jika industri perikanan tidak didukung oleh kapal tangkap yang memiliki UPI, akan sulit untuk memastikan jaminan bahan baku yang berkualitas.” kata Sudin. 

“Setidaknya, sebagian dari bahan baku harus berasal dari kapal milik UPI, sementara sebagian lainnya dapat diperoleh dari nelayan," jelas Sudin.

Di sisi lain, Sudin juga menyoroti perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat, terutama ibu-ibu yang lebih sering memilih makanan cepat saji dibandingkan dengan ikan.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih memilih ikan sebagai sumber makanan yang lebih sehat.

"Kita perlu mendorong masyarakat, terutama ibu-ibu, untuk lebih memilih ikan sebagai sumber makanan yang lebih sehat.” tegas Sudin. 

Baca juga: Pacu Hilirisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Perbanyak Modeling Rumput Laut

“Sekarang, membeli ikan di pasar sudah sangat mudah. Ikan sudah dibersihkan dan siap untuk dimasak, jauh lebih baik dibandingkan makanan cepat saji seperti sosis atau makanan dari restoran cepat saji," terangnya.

Melalui kunjungan kerjanya, Sudin berharap kolaborasi antara berbagai pihak dapat terus ditingkatkan untuk memajukan industri perikanan Indonesia. 

Dengan demikian, kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha di sektor ini juga akan semakin meningkat. (SG-2)