PEMERINTAH meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP), di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (7/6).
Sebagai platform terpadu percepatan pembangunan Papua, RIPPP 2022-2041 dan SIPPP menjadi kompas pembangunan jangka panjang Wilayah Papua.
Peluncuran dilakukan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Baca juga: Bappenas Targetkan Industri Ramah Iklim di Indonesia pada 2040
“Ini adalah momentum penting yang dapat menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan juga menjadi penentu bagi kemajuan Papua di masa yang akan datang,” ujar Wapres Ma'ruf, seperti dikutip situs resmi Bappenas.
Pembangunan Papua, lanjutnya, telah menjadi prioritas utama, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah.
RIPPP 2022–2041 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, dengan mengusung visi Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera, dengan tiga misi, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Baca juga: Kepala Bappenas: Transformasi Konektivitas Digital Percepat SDGs
Sementara itu Menteri Suharso menjelaskan RIPPP merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyatakan otonomi khusus dilaksanakan berdasarkan rencana induk, dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan.
Sementara SIPPP, lanjutnya, merupakan platform sistem informasi terintegrasi dalam kerangka RIPPP yang akan terhubung dengan sistem informasi lainnya dengan prinsip berbagi pakai data atau interoperabilitas.
“Peluncuran RIPPP 2022–2041 dan SIPPP merupakan tahapan penting pembangunan Papua. Dengan diluncurkannya dokumen tersebut, kami memperkenalkan arah pembangunan jangka panjang wilayah Papua. Kami berharap ini menjadi momen penting dalam mendorong sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran, serta kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku pembangunan lainnya dalam percepatan pembangunan wilayah Papua,” imbuh Suharso.
Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan Lokal, Rakyat Papua Barat Didorong Tanam Jagung
Ia menjelaskan platform itu dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas bersama Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah.
Tujuannya menjaga keselarasan perencanaan pembangunan itu akan menjadi sarana bagi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, kementerian, lembaga, daerah, dan pelaku pembangunan untuk memantau percepatan pembangunan Papua mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.
SIPPP menekankan prinsip sinergi perencanaan dan penganggaran, serta sinergi antarsumber pendanaan.
Turut hadir dalam peluncuran tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad, Pj. Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, Pj. Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai, dan Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk.
Acara peluncuran meliputi dialog interaktif Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti dan tokoh muda inspiratif Papua Michelle HorstLie, serta Yafeth Wetipo yang membahas peran strategis dan rencana pembangunan Wilayah Papua.
Dialog ini juga turut mengundang Pj. Gubernur Papua Pegunungan selaku Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua Velix Vernando Wanggai, Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw, dan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath. (SG-1)
