ISU lingkungan bukan lagi sekadar tanggung jawab sektoral, melainkan menjadi inti dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu penting mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam kerangka pembangunan nasional.
Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim melalui dekarbonisasi industri.
Hal itu disampaikan Asri Hadiyanti Giastuti dari Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, pada Forum Industri Hijau Nasional Tingkat Provinsi, di Surabaya yang tayang di Youtube, Selasa (30/4).
Baca juga: Standar Industri Hijau Tulang Punggung Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
“Kami menargetkan industri yang ramah iklim pada 2040 sebagai bagian dari usaha kami mencapai target net zero emission pada 2060," ujarnya yang hadir mewakili Direktur Lingkungan Hidup.
Pada acara yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) itu, Asri mengatakan, fokus pembahasan dalam forum itu adalah strategi pemerintah dalam menangani tiga krisis lingkungan utama yakni perubahan iklim, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati.
Asri menekankan bahwa ketiga krisis ini saling terkait dan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Baca juga: Perlu Aksi Nyata Atasi Dampak Perubahan Iklim, jangan Cuma Lewat Seminar
Dalam konteks global, industri diakui sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca, dengan kontribusi mencapai 30%.
"Indonesia berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif ini melalui dekarbonisasi industri. Kami menargetkan industri yang ramah iklim pada 2040 sebagai bagian dari usaha kami mencapai target net zero emission pada tahun 2060," papar Asri.
Asri juga membahas pentingnya ekonomi sirkular dalam mencapai efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah.
“Ekonomi sirkular tidak hanya penting untuk lingkungan, tetapi juga untuk resiliensi ekonomi kita. Melalui desain yang lebih berkelanjutan dan inovasi dalam proses produksi, kita dapat meminimalisir limbah dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya,” imbuhnya.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi hijau. Dalam RPJPN ini, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam Indeks Ekonomi Hijau, dari 59 pada 2020 menjadi 90 pada 2045.
Lebih lanjut, Asri menyampaikan bahwa pemerintah telah merumuskan berbagai program pembangunan yang terkait dengan perubahan iklim dan ekonomi hijau untuk periode 2025-2029.
“Kami juga memperkenalkan 9 R's, yang meliputi reuse, reduce, dan recycle, serta enam strategi lain yang lebih komprehensif dalam pengelolaan sumber daya dan limbah,” jelas Asri.
Ia menjelaskan dalam forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk membahas berbagai inisiatif yang telah diambil oleh berbagai sektor dalam menerapkan prinsip ekonomi sirkular.
Misalnya, sektor pangan dan minuman yang telah menerapkan penggunaan bahan baku berkelanjutan dan sektor konstruksi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan hijau dalam desain dan operasional.
Dalam penutupannya, Asri menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk industri, pemerintah, asosiasi industri, akademisi, dan masyarakat umum.
“Hanya melalui kerja sama yang erat kita dapat mencapai target ambisius yang telah kita tetapkan untuk ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan,” tutup Asri dengan penuh harapan.
Forum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memotivasi lebih banyak lagi pelaku industri dan sektor lain untuk terlibat aktif dalam usaha kolektif menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan di Indonesia. (Faj/SG-1)
