ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Mulyadi, menyoroti pentingnya percepatan program BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Ia menegaskan bahwa masih banyak warga di pelosok yang harus membeli bahan bakar dengan harga jauh lebih mahal dari pengecer karena minimnya akses ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Program BBM Satu Harga sebenarnya sudah dirancang sejak lama, namun realisasinya masih belum merata,” jelas Mulyadi.
Baca juga: DPR Minta SPBU Antisipasi BBM dan LPG Jelang Libur Natal dan Tahun Baru
“Banyak daerah yang masih kesulitan mendapatkan BBM dengan harga terjangkau, sementara mereka harus menanggung biaya transportasi yang besar hanya untuk mendapatkan bahan bakar,” ujar Mulyadi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XII DPR RI dan Kepala BPH Migas di Jakarta, Senin (10/2).
SPBU Mini Sebagai Solusi
Sebagai langkah konkret, Mulyadi mengusulkan pembangunan SPBU Mini di daerah yang belum memiliki SPBU, seperti yang baru saja diterapkan di Kecamatan Kapur Sembilan.
Dengan adanya SPBU Mini, masyarakat bisa memperoleh BBM dengan harga yang sama seperti di wilayah lain tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
“Kalau masyarakat harus menempuh jarak yang jauh hanya untuk membeli BBM, tentu ini sangat membebani mereka.” terang Mulyadi.
Baca juga: Rencana Penghapusan Subsidi BBM untuk Ojek Online Menuai Kontroversi
“Oleh karena itu, kami meminta kepala daerah segera mengajukan usulan pembangunan SPBU Mini di daerah-daerah tertentu yang belum memiliki akses SPBU. Ini langkah nyata untuk memastikan BBM Satu Harga benar-benar terlaksana,” tegasnya.
Perketat Pengawasan BBM Subsidi
Selain mendorong pemerataan akses BBM, Mulyadi juga menyoroti maraknya penjualan BBM bersubsidi yang tidak sesuai aturan.
Ia mengungkapkan bahwa praktik ilegal dalam distribusi solar semakin marak dan berpotensi merugikan negara.
Sebagai solusi, Mulyadi mendesak BPH Migas untuk mengintegrasikan sistem CCTV di seluruh SPBU guna memantau distribusi BBM secara real-time.
Dengan sistem ini, setiap kecurangan, termasuk upaya mematikan CCTV di SPBU, dapat langsung terdeteksi.
“SPBU harus memiliki CCTV yang bisa dipantau setiap saat oleh BPH Migas,” ujar Mulyadi sebagaimana dikutip situs resmi DPR RI.
Baca juga: DPR Bahas Pemecatan Ipda Rudy Soik dan Dugaan Mafia BBM di NTT
“Jika ada SPBU yang ketahuan mematikan CCTV atau melakukan kecurangan, maka sanksi tegas harus segera dijatuhkan. Tidak cukup hanya ditutup satu minggu, karena itu tidak memberikan efek jera,” tegasnya.
Dengan langkah strategis ini, diharapkan program BBM Satu Harga dapat lebih efektif menjangkau masyarakat di pelosok, serta distribusi BBM subsidi bisa berjalan dengan lebih transparan dan tepat sasaran. (SG-2)
