WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyoroti rendahnya penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang masih berada di kisaran 20%.
Padahal, sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, menyumbang hingga 60% dari total pertumbuhan ekonomi.
"Salah satu tantangan terbesar bagi UMKM adalah akses terhadap kredit perbankan,” kata Hekal.
Baca juga: Revolusi Pembiayaan UMKM: Terobosan Maman Tanpa Jaminan Aset, Tantangan atau Solusi?
“Kami mendorong agar akses ini ditingkatkan dan dipermudah melalui kebijakan yang lebih inklusif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujar Hekal dalam pertemuan dengan perwakilan OJK di Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (30/1).
Dorongan Sinergi Pemerintah dan Perbankan
Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan guna mencapai target Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal. (Ist/DPR RI)
Beberapa aspek utama yang perlu diperkuat adalah peningkatan jumlah wirausaha, pembangunan ekonomi desa, dan penciptaan lapangan kerja.
Pinjol Ilegal Kerap Jerat UMKM dengan Bunga Tinggi
Hekal juga menyoroti bahaya pinjaman online ilegal yang kerap menjerat UMKM dengan bunga tinggi akibat keterbatasan akses ke perbankan formal.
Baca juga: UMKM Bengkulu Raup Cuan dari Jual Jeruk Gerga Curup dan Wisata Petik Buah
Menurut Hekal, kemudahan akses kredit dari bank akan menjadi solusi bagi pelaku usaha agar tidak terjebak dalam praktik keuangan yang merugikan.
Selain itu, ia mengapresiasi program literasi keuangan yang digagas OJK, tetapi menekankan perlunya roadmap yang lebih terstruktur untuk memastikan efektivitas dan koordinasi di lapangan.
"Kementerian Keuangan, OJK, dan DPR harus berkolaborasi lebih erat agar program ini benar-benar berdampak bagi UMKM," tegasnya.
Strategi OJK untuk UMKM di Jawa Tengah
Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah pada November 2024 mencapai 49,3%—jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
OJK juga telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, di antaranya:
1. Kredit Melawan Rentenir (KMR) – Program pembiayaan dengan bunga rendah untuk mengurangi ketergantungan UMKM terhadap pinjaman berbunga tinggi.
2. KUR Klaster dalam Ekosistem Digital – Mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM serta mendorong digitalisasi usaha kecil.
3. Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal)– Bertujuan melindungi pelaku usaha dari jeratan pinjaman online ilegal dan praktik keuangan merugikan lainnya.
Baca juga: OJK Susun Regulasi Baru untuk Permudah UMKM Akses Pembiayaan
Dalam kunjungan tersebut, Hekal juga mengapresiasi kinerja OJK di Tegal, namun menekankan pentingnya pemetaan lebih baik terhadap kelompok UMKM yang benar-benar membutuhkan dukungan, terutama dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Kami berharap sinergi ini bisa meningkatkan efektivitas program di lapangan dan benar-benar membawa manfaat nyata bagi UMKM," pungkasnya.
Kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Tegal ini dipimpin oleh Mohamad Hekal, didampingi Wakil Ketua Komisi XI M. Hanif Dhakiri.
Selain itu, turut hadir pula sejumlah anggota DPR lainnya, termasuk Harris Turino, Musthofa, Didik Haryadi, Kamrussamad, Imron Amin, Julie Sutrisno Laiskodat, Alamuddin Dimyati Rois, H.A. Junaidi Auly, dan Ahmad Najib Qodratullah.
Dengan berbagai langkah strategis yang terus diupayakan, diharapkan UMKM di Indonesia semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. (SG-2)
