ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Idris Laena, menyampaikan apresiasi atas kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, selama masa jabatannya di periode 2019-2024.
Idris memuji profesionalisme dan transformasi yang telah dilakukan Erick Thohir dalam memimpin Kementerian BUMN, yang membawa perubahan signifikan dibandingkan masa-masa sebelumnya.
"Saya melihat ini sebagai prestasi yang luar biasa. Pola BUMN kita sekarang lebih profesional dibandingkan sebelumnya," kata Idris dalam keterangan persnya, Minggu (5/8).
Baca juga: Dirut BSI Puji Gaya Kepimpinan Menteri BUMN Erick Thohir
Pernyataan ini disampaikan Idris dalam sebuah focus group discussion (FGD) antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (3/8).
Menurut Idris, keberhasilan ini tidak lepas dari roadmap yang telah disusun dan dijalankan oleh Kementerian BUMN.
"Saya harus memuji bahwa Menteri BUMN kita, Pak Erick Thohir, memimpin Kementerian BUMN dengan sangat luar biasa," ujarnya.
Salah satu indikator keberhasilan ini adalah setoran dividen dari Kementerian BUMN ke negara sepanjang 2023 yang mencapai Rp 82,1 triliun, menjadi yang terbesar dalam sejarah.
Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setoran dividen BUMN tahun 2019 tercatat Rp 80,7 triliun, kemudian menurun pada 2020 dan 2021 masing-masing menjadi Rp66,1 triliun dan Rp30,5 triliun.
Namun, pada 2022 setoran ini naik kembali menjadi Rp40,6 triliun, dan melesat pada 2023 dengan realisasi Rp82,1 triliun.
Pemerintah telah menetapkan target setoran dividen sebesar Rp85,8 triliun untuk tahun 2024.
Beberapa Catatan Penting
Namun, Idris Laena juga memberikan beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, terutama mengenai penyertaan modal negara (PMN) BUMN tunai dan non-tunai pada APBN tahun anggaran 2024.
Baca juga: Erick Thohir: PMN Kini Didanai dari Dividen BUMN, Bukan Utang Luar Negeri
Sebanyak 17 BUMN telah mendapatkan persetujuan dana dari negara senilai Rp21,82 triliun.
"Permasalahan ini harus didukung dan mendapat perhatian serius, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari negara, salah satunya melalui penyertaan modal negara," kata Idris.
Baca juga: BSI Masuk Lima Besar BUMN dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di Indonesia
Idris berharap Kementerian BUMN dapat memanfaatkan PMN yang telah dianggarkan dengan baik untuk memperkuat peran BUMN sebagai pelaku pembangunan, sehingga dapat mendukung program prioritas nasional (Nawacita).
"Harapannya agar program ini terus berkelanjutan dan badan usaha milik negara di Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik," tutup Idris. (SG-2)
