OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat dukungannya terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia melalui acara puncak "Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BBWI)".
Dengan tema "Belanja dan Melancong ke Sumatera Selatan Bae", acara ini digelar di Lapangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Minggu (26/5/2024).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, hadir untuk menggarisbawahi pentingnya dukungan berkelanjutan bagi UMKM dan pariwisata.
Baca juga: Mengawal Transformasi Digital UMKM: Tantangan dan Harapan di Balik Angka
"Gernas BBI/BBWI adalah upaya strategis pemerintah yang nyata, berkelanjutan, dan terarah untuk mendukung UMKM dan sektor pariwisata Indonesia agar terus berkembang dan menjadi pilar utama perekonomian nasional," kata Mahendra sebagaimana dilansir situs OJK, Minggu (26/5).
Mahendra mencatat, per Desember 2023, terdapat lebih dari 2,5 juta UMKM di Sumsel yang berkontribusi sekitar 60% terhadap PDRB Sumsel dan menyerap 70% tenaga kerja.
Infrastruktur dan konektivitas yang baik di Sumsel menjadi potensi kuat untuk pengembangan sektor pariwisata yang lebih baik.
Namun, apakah semua ini cukup untuk menghadapi tantangan ekonomi global?
Dalam pidatonya, Mahendra juga menekankan perlunya mengandalkan lebih banyak lagi penggerak ekonomi di dalam negeri, termasuk sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Baca juga: Festival Gelar Budaya Hari Nelayan Palabuhanratu Sukabumi Dorong UMKM Lokal
Ia mengapresiasi komitmen pemerintah pusat dan daerah, serta kementerian dan lembaga yang bersinergi di bawah koordinasi Kementerian Kemaritiman dan Investasi untuk terus mengembangkan UMKM dan Pariwisata Daerah.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melalui video sambutannya, juga memberikan apresiasi kepada OJK sebagai campaign manager serta para top brand dan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan.
Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi BBI dan BBWI di seluruh daerah serta peningkatan kemampuan UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan.
Namun, di balik pujian dan capaian yang disebutkan, tantangan nyata masih mengintai. Pelatihan UMKM naik kelas yang diikuti 1.373 UMKM dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan 15 besar UMKM mencatat kenaikan omset sebesar 69,51%.
Meski begitu, keberlanjutan dan kualitas dari pelatihan ini perlu terus dipantau agar tidak hanya menjadi angka di atas kertas.
Sementara itu, dukungan dari Lembaga Jasa Keuangan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan kepada UMKM di Sumatera Selatan mencapai 23,95 persen atau senilai Rp39,75 triliun.
Angka ini menunjukkan upaya perbankan dalam mendukung UMKM, tetapi apakah proporsi ini cukup untuk memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) sebesar 30 persen di tahun 2024?
Di sisi belanja Produk Dalam Negeri (PDN), realisasi anggaran dan belanja operasional di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I 2024 mencapai Rp3,61 triliun, dengan penggunaan PDN sebesar Rp584,34 miliar atau 49,52 persen dari Rencana Umum Pengadaan (RUP), tertinggi ke-4 secara nasional.
Angka ini patut diapresiasi, namun implementasi dan dampak nyata dari belanja ini terhadap pertumbuhan ekonomi lokal harus terus dievaluasi.
Dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi UMKM, OJK terus mendorong kebijakan dari sisi demand dan supply.
Baca juga: Festival Kuliner #FoodFestOnTikTok Hadirkan 30 UMKM Binaan Pemkot Jakarta Pusat
Pelaku UMKM didorong untuk meningkatkan kapabilitas melalui literasi dan inklusi keuangan, sementara lembaga keuangan didorong untuk memberikan akses keuangan yang mudah dan terjangkau.
Acara "Harvesting Gernas BBI-BBWI 2024 Provinsi Sumsel" adalah langkah konkret dalam mendukung UMKM dan pariwisata.
Namun, keberhasilan jangka panjang dari inisiatif ini sangat bergantung pada komitmen semua pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi demi kemajuan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. (SG-2)
