SEJUMLAH pemangku kepentingan utama baik dari pemerintah, industri, akademisi, maupun organisasi internasional bertemu di Green Economy Expo 2024 untuk membahas jalur keberlanjutan bagi perekonomian Indonesia.
Acara yang diselenggarakan 3-5 Juli 2024 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) itu mengambil topik diskusi "Leveraging Partnership for Effective Rollout of the Circular Economy in Indonesia."
CEO dan Co-Founder Think Policy, Andhyta F Utami, membuka sesi dengan menekankan pentingnya transisi dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular.
Baca juga: Gelar Green Economy Expo, Bappenas Percepat Ekosistem Ekonomi Sirkular Indonesia
"Diskusi ini bertujuan untuk mengubah jargon kemitraan dan kolaborasi menjadi nyata melalui contoh-contoh dunia nyata dan tantangan yang dihadapi," ujarnya.
Sementara Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Prianto, menjelaskan, peta jalan strategis yang tengah dikembangkan Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular ke dalam kebijakan nasional.
"Kami sedang mempersiapkan landasan untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi kita, dengan proyeksi peningkatan produk domestik bruto (PDB) lebih dari Rp500 triliun," jelasnya.
Baca juga: World Economic Forum di Tiongkok, Sandiaga Dorong Ekonomi Hijau untuk Sektor Parekraf
Prianto juga menyoroti pentingnya kerangka kerja yang terstruktur, termasuk adopsi prinsip 9R yakni reduce, reuse,recycle,replace, repair, refuse, rethink, replant, dan reteach, (mengurangi,menggunakan kembali, daur ulang, mengganti, memperbaiki, memikirkan kembali, menanam kembali,megajarkan kembali, dan menolak) dibandingkan pendekatan 3R (reduce, reuse,recycle) tradisional di lima sektor utama yaitu pangan, ritel, elektronik, konstruksi, dan tekstil.
Di sisi lain, Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Jaya Wahono, menekankan, perlunya profitabilitas bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam inisiatif ekonomi sirkular.
"Investasi di sektor seperti waste-to-energy harus menawarkan pengembalian yang jelas. Peran pemerintah dalam menyediakan regulasi yang konsisten dan insentif finansial sangat krusial," katanya, merujuk pada proyek waste-to-energy yang sukses di Solo sebagai model yang dapat direplikasi.
Peran swasta dan Internasional
Manajer Hubungan Pemerintah di Danone Indonesia, Rahmat Hidayat, berbagi perjalanan perusahaan menuju pengemasan dan manajemen sumber daya yang berkelanjutan.
"Komitmen kami terhadap one planet one healt mendorong kami untuk mengumpulkan lebih banyak plastik daripada yang kami gunakan pada tahun 2025 dan memastikan semua kemasan dapat didaur ulang, digunakan ulang, atau dikomposkan," ungkapnya.
Hidayat juga mempresentasikan kampanye Danone "Bijak Berplastik," yang telah mengurangi penggunaan air dan plastik serta emisi CO2 secara signifikan.
Head of Cooperation, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Thibaut Portevin, juga menyoroti peran kerja sama internasional dalam mendukung ekonomi sirkular di Indonesia.
"Kolaborasi kami dengan Bappenas dan sektor swasta melalui inisiatif seperti Switch Asia menunjukkan potensi transformatif dari upaya gabungan," ujarnya.
Portevin juga mencatat pentingnya kerangka pemantauan dan evaluasi, jaminan keuangan, serta bantuan teknis untuk mengurangi risiko investasi dan memastikan keberlanjutan.
Di lain pihak, Profesor Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung (ITB), Emenda Sembiring, menekankan, peran sektor akademik dalam menyediakan data yang akurat dan solusi inovatif.
"Universitas berperan penting dalam mengembangkan talenta dan teknologi yang dibutuhkan untuk ekonomi sirkular," katanya.
Sembiring juga menyoroti penelitian yang sedang berlangsung di ITB dan rencana pemerintah untuk mendirikan pusat unggulan studi ekonomi sirkular di Indonesia.
Sesi diakhiri dengan segmen tanya jawab yang dinamis, di mana peserta dari berbagai sektor terlibat dalam dialog mengenai tantangan praktis dan peluang dalam menerapkan praktik ekonomi sirkular di tingkat lokal.
Pertanyaan mencakup hambatan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah hingga upaya mendorong kesadaran dan partisipasi publik dalam praktik berkelanjutan. (Fajar Ramadan/SG-1)
