Ekonomi

Daging Impor Banjir Jelang Ramadan, DPR Soroti Kebijakan Bapanas dan Kementan

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai langkah impor daging bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan yang seharusnya bertumpu pada produksi dalam negeri.

By Deri Dahuri  | Sokoguru.Id
12 Februari 2025
Ilustrasi daging impor. Bapanas dan Kementan yang kembali mengandalkan impor daging sapi dan kerbau untuk menjaga stok pangan menjelang Ramadan dan Lebaran menuai kritik tajam. (Ist/Kementan)

KEBIJAKAN Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang kembali mengandalkan impor daging sapi dan kerbau untuk menjaga stok pangan menjelang Ramadan dan Lebaran menuai kritik tajam. 

 

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai langkah impor daging bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan yang seharusnya bertumpu pada produksi dalam negeri.

 

"Ketahanan pangan sejati hanya bisa dicapai jika kita mandiri dalam produksi,” ucap Johan.

 

Baca juga: Setop Daging Impor dan Mulai Kembangkan Industri Sapi Lokal

 

Astacita Ketahanan Pangan Harus Berpihak pada Peternak Lokal

 

“Astacita Ketahanan Pangan menuntut keberpihakan pada peternak lokal, bukan terus bergantung pada impor sebagai solusi instan," ujar Johan di Jakarta, Rabu (14/2/2025).

 

Menurut Johan, kebijakan impor yang terus berulang menunjukkan lemahnya strategi jangka panjang dalam membangun kemandirian pangan. 

 

Ia menegaskan bahwa Bapanas dan Kementan harus lebih serius memperkuat sektor peternakan nasional, agar Indonesia tidak terus menjadi pasar bagi daging impor.

Dampak Buruk Impor Daging

 

Johan juga menyoroti dampak negatif kebijakan ini terhadap peternak kecil. 

 

Ia memaparkan dua persoalan utama yang timbul akibat masuknya daging impor dalam jumlah besar:

 

Pertama, Harga Daging Lokal Tertekan
 

Harga daging impor yang lebih murah membuat peternak lokal kesulitan menjual hasil ternaknya dengan harga wajar.
 

Kedua, Minimnya Infrastruktur Peternakan
 

Biaya produksi peternak lokal jauh lebih tinggi dibandingkan harga daging impor. Akibatnya, peternak kecil semakin tersingkir karena industri lebih memilih daging impor yang lebih murah dan memiliki rantai distribusi lebih efisien.
 

"Bapanas harus memastikan bahwa kebijakan impor dilakukan dengan kuota ketat dan tidak merusak pasar domestik,” jelas Johan.

 

Baca juga: DPR: Serap Sapi Lokal Dulu Sebelum Bapanas Impor 50 Ribu Ton Jelang Iduladha

 

“Sementara itu, Kementan harus mempercepat langkah nyata dalam meningkatkan populasi dan produktivitas ternak lokal," tegas politikus Fraksi PKS ini.

 

Usulan DPR: Kurangi Impor, Perkuat Peternak Lokal

 

Untuk mengakhiri ketergantungan pada impor, Johan menawarkan lima langkah konkret yang harus segera dilakukan pemerintah:

 

  1. Pengurangan impor secara bertahap, dengan strategi peningkatan produksi lokal.

 

  1. Peningkatan populasi sapi dan kerbau nasional, melalui inseminasi buatan, insentif peternak, dan subsidi pakan.

 

  1. Modernisasi cold storage dan RPH, agar distribusi daging lokal lebih efisien dan kompetitif.

 

  1. Proteksi harga daging lokal, agar peternak tidak dirugikan oleh daging impor yang lebih murah.

 

  1. Pengendalian ketat kuota impor, memastikan impor hanya dilakukan jika benar-benar mendesak.

 

Johan menegaskan bahwa reformasi kebijakan pangan harus dilakukan segera. 

 

"Impor hanya boleh menjadi solusi darurat, bukan kebijakan permanen. Kedaulatan pangan harus bertumpu pada produksi dalam negeri, bukan ketergantungan pada pasar luar," pungkas Johan.

 

Baca juga: Mentan Amran Ajak Pengusaha Peternakan Jawa Barat Wujudkan Swasembada Daging

 

Dengan Ramadan dan Lebaran yang semakin dekat, masyarakat kini menunggu langkah nyata dari pemerintah.

 

Apakah kebijakan ini benar-benar demi stabilitas pangan, atau justru semakin memperburuk kondisi peternak lokal? (SG-2)