POSISI APBN terjaga surplus. Kinerja APBN hingga 15 Maret 2024 tetap solid dan secara keseluruhan on-track. Pendapatan negara terkumpul Rp493,2 triliun (17,6% dari target), belanja negara terealisasi Rp470,3 triliun (14,1% dari pagu), sehingga surplus APBN sebesar Rp22,8 triliun (0,1% dari PDB).
Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) edisi bulan Maret 2024, di Aula Juanda Kementerian Keuangan, Senin (25/3).
"Posisi APBN masih mengalami surplus Rp22,8 triliun atau 0,1% dari PDB dengan keseimbangan primer juga surplus Rp132,1 triliun,” terangnya, seperti dilansir kemenkeu.go.id.
Baca juga: Agak Alami Tekanan, Penerimaan Pajak Hingga Pertengahan Maret Capai Rp342,88 Triliun
Di tengah pelemahan ekonomi global, lanjut Sri, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil, baik dari sisi konsumsi maupun produksi, sedangkan kondisi pasar keuangan domestik masih dinamis.
PMI Manufaktur masih berlanjut menunjukkan perbaikan, Indonesia terus melanjutkan ekspansi, sedangkan neraca perdagangan melanjutkan tren surplus, surplus berlanjut memasuki bulan ke-46.
“Nah ini adalah sesuatu yang bagus karena di dalam level dunia harga komoditas mengalami pelemahan, yang biasanya di atas kertas untuk Indonesia yang perekonomiannya juga sangat ditentukan oleh komoditas resiliensi dari PMI dan ekonomi kita itu berarti menunjukkan sesuatu ketahanan yang sangat baik,” jelas Menkeu.
Baca juga: Investor SUN dan Wamenkeu Bahas Isu Perubahan Iklim dalam Kunjungan Kerja di Eropa
Pembiayaan Investasi 2024.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan, pembiayaan investasi Tahun 2024 berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal itu, pembiayaan investasi turut mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Tahun 2024 ini ada Rp176,2 T, apa yang disebut pembiayaan investasi. Mayoritas untuk mendukung pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Dari pembiayaan investasi tersebut, sebesar Rp55,22 T dialokasikan untuk klaster infrastruktur. Diantaranya diberikan kepada BUMN Hutama Karya, Wijaya Karya, Sarana Multigriya Finansial, Len Industri, dan Indonesia Financial Group.
Pembiayaan investasi kepada BLU/badan hukum lainnya ditujukan untuk penyediaan lahan infrastruktur proyek strategis nasional, peningkatan akses masyarakat untuk pendidikan dan keberlanjutan pengembangan pendidikan, peningkatan ekspor nasional ke pasar global, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional.
Sampai dengan 15 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp1,87 T untuk klaster kerjasama internasional. Menkeu menjelaskan jumlah tersebut, pembiayaan diberikan kepada Islamic Development Bank Group untuk project financing, trade financing, technical assistance operation, dan special assistance operation.
Pinjaman International Development Association dikhususkan pada low income countries dengan prioritas pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan lokal termasuk pertanian dan perikanan.
Sementara pembiayaan investasi pada International Fund for Agricultural Development dimanfaatkan pada berbagai proyek dalam rangka menaikkan tingkat ketahanan pangan. (SG-1)
