NEGARA-NEGARA berkembang perlu terus menyuarakan peningkatan kerja sama untuk kemajuan bersama. Terutama dalam menghadapi situasi dunia yang diwarnai persaingan geopolitik dan fragmentasi ekonomi saat ini.
“Tujuan pertemuan ini kita mendiskusikan peran United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu RI) Pahala Nugraha Mansury, dalam High Level Conference Peringatan 60 tahun United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),di Bandung, Selasa (14/5).
Baca juga: Bertemu Menlu Singapiura, Menko Perekonomian Bahas Kerja Sama Bilateral Strategis
“Tujuan pertemuan ini kita mendiskusikan peran UNCTAD dan mengidentifikasi peluang kerja sama yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia,” ujarnya, seperti dilansir kemlu.go.id.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Duta Besar negara sahabat, organisasi internasional, Kementerian/Lembaga, universitas dan masyarakat umum.
Dalam sambutan kunci pada acara yang bertema Charting a New Development Course in a Changing World" tersebut, Wamenlu Pahala menyampaikan lima poin utama yang perlu diperhatikan dalam menyusun agenda pembangunan global jangka panjang.
Baca juga: Menlu Retno: Inovasi Digital Kawasan Penting untuk Dorong Percepatan Pancapaian SDGs
“Pertama, perlunya penguatan integrasi dan kerja sama ekonomi. Jumlah hambatan dagang telah meningkat hampir tiga kali lipat sejak 2019. Peningkatan tersebut bisa akibatkan pengurangan Gross Domestic Product (GDP) global sebesar 7% dalam jangka panjang,” jelasnya.
Secara khusus, Wamenlu menyampaikan kekhawatiran atas maraknya hambatan dagang dengan dalih lingkungan hidup atau green protectionism. UNCTAD diharapkan dapat berperan dalam menganalisis kebijakan diskriminatif itu dan dampak negatifnya terhadap negara berkembang.
Poin kedua, lanjut Pahala, transisi energi berkeadilan dan transformasi ekonomi. Ia mengatakan transisi energi dari bahan bakar fosil memerlukan sumber daya mineral kritis yang dimiliki oleh banyak negara berkembang.
Wamenlu menegaskan negara berkembang harus memperoleh manfaat maksimal dari pengolahan sumber daya mineral tersebut, melalui pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan menjadikannya bagian penting dari rantai pasok global.
“Untuk itu, Indonesia mendukung pembentukan UN Secretary General's Panel on Critical Energy Transition Minerals (CETM). Diharapkan UNCTAD, sebagai co-lead dalam panel tersebut, dapat membawa perspektif negara berkembang dan memastikan keseimbangan antara hak pembangunan (right to development) dan keberlanjutan lingkungan,” imbuh Pahala.
Pendanaan dan teknologi
Sedangkan poin ketiga, sambungnya, memastikan akses terhadap pendanaan dan teknologi yang menjadi pendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dan transisi berkeadilan.
Wamenlu menyampaikan negara berkembang memerlukan investasi sebesar empat kali lipat sampai 2030 untuk mencapai net zero economy. Untuk itu, perlu mobilisasi pendanaan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, termasuk pembiayaan inovatif.
Pahala juga sampaikan perlunya dukungan pengembangan teknologi untuk negara berkembang, termasuk untuk pemrosesan mineral kritis, pengembangan energi terbarukan, dan semikonduktor. Dalam hal ini, UNCTAD dapat berikan dukungan dengan menyediakan tenaga ahli maupun pengembangan kapasitas.
“Keempat, membangun rantai pasok yang lebih kuat. Wamenlu sampaikan situasi di Timur Tengah telah sebabkan disrupsi rantai pasok yang dapat memicu inflasi, kerawanan pangan, dan penurunan pertumbuhan bagi negara-negara berkembang.”
Untuk itu, perlu penguatan dan diversifikasi rantai pasok, termasuk mencari alternatif sumber energi, pangan, dan komoditas lainnya; pengembangan teknologi untuk dukung produksi dalam negeri; serta pembangunan infrastruktur untuk perkuat konektivitas.
Kelima, kerja sama pembangunan. Wamenlu RI menegaskan pentingnya kerja sama pembangunan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama pembiayaan, pengembangan kapasitas, serta pengembangan dan transfer teknologi.
Terkait itu, imbuhnya, UNCTAD dapat terus memainkan perannya dalam memperkuat kerja sama pembangunan tidak hanya antara negara maju dan negara berkembang, tetapi juga dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan.
“69 tahun lalu di Bandung (pada Konferensi Asia-Afrika), para pemimpin dunia mendorong kerja sama antarbangsa untuk kemajuan ekonomi dan sosial berdasar kesetaraan, kedaulatan, dan kepentingan bersama. Semangat itu perlu terus kita dorong dalam penyusunan agenda pembangunan ke depannya" tegas Wamenlu Pahala.
UNCTAD yang pendiriannya diinspirasi oleh semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung tersebut, diharapkan dapat terus mendukung dan menyuarakan berbagai kepentingan negara berkembang.
Salah satu wujud nyata kerja sama Indonesia dan UNCTAD adalah penyelenggaraan Workshop di Bandung pada 15 Mei 2024 tentang perumusan kebijakan transisi energi yang adil dan berkelanjutan, yang dihadiri para peserta nasional dan internasional dari berbagai latar belakang. Kementerian Luar Negeri akan terus konsisten mendorong agar UNCTAD memberikan dukungan nyata bagi pembangunan. (SG-1)
