SOKOGURU, Jakarta- Sebelum 9 April 2025, Indonesia harus sudah melemparkan posisinya terkait kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) atau tarif timbal balik.
Untuk itu, Presiden Prabowo akan menyampaikan secara langsung arah kebijakan ekonomi dan respons pemerintah terhadap situasi global, di Kantor Pusat Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4), Pukul 13.00 WIB.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seusai rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/4).
Selain isu tarif, sambungnya, rapat juga membahas respons ekonomi nasional terhadap dinamika global, termasuk kondisi nilai tukar rupiah.
Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh berbagai kalangan strategis, mulai dari ekonom, perwakilan investor, pimpinan redaksi media, hingga masyarakat umum.
Melalui acara tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global melalui pendekatan diplomasi, kebijakan fiskal yang adaptif, serta komunikasi yang terbuka dengan para pelaku pasar dan pemangku kepentingan.
Rapat tersebut membahas perkembangan situasi ekonomi global dan strategi respons pemerintah, termasuk terkait kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).
Menteri Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dan menyeluruh.
Airlangga juga menegaskan bahwa pembahasan negosiasi telah dilakukan secara mendalam dan akan segera disampaikan secara resmi kepada pihak AS.
“Pak Presiden menugaskan saya, Menlu dan Menteri Keuangan sesuai dengan jadwal yang diberikan,” ujar Airlangga dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.
Baca juga: Pemerhati UMKM Unpar: Dampak Kebijakan Tarif Resiprokal Trump Pasti Merembet ke UKM
Selain isu tarif, rapat juga membahas respons ekonomi nasional terhadap dinamika global, termasuk kondisi nilai tukar rupiah.
Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh berbagai kalangan strategis, mulai dari ekonom, perwakilan investor, pimpinan redaksi media, hingga masyarakat umum.
Melalui acara tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global melalui pendekatan diplomasi, kebijakan fiskal yang adaptif, serta komunikasi yang terbuka dengan para pelaku pasar dan pemangku kepentingan. (SG-1)
