SOKOGURU, JAKARTA: Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyambut positif rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menerapkan kebijakan impor non-kuota untuk produk-produk yang belum mampu dipenuhi oleh industri dalam negeri. 

Menurut Riyono, kebijakan ini memberi ruang keadilan sekaligus peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas usaha secara lebih inklusif.

Impor Non-Kuota Beri Ruang Keadilan Bagi UMKM

“Kebijakan Prabowo tentang non-kuota ini memberikan ruang keadilan dan kebersamaan untuk usaha kecil mewujudkan Astacita nasional. Kebijakan ini harus disambut oleh semua pihak,” ujar Riyono dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (14/4).

Baca juga: Penyaluran KUR Masif, UMKM Jatim Buktikan Diri Sebagai Motor Ekonomi

Ia menilai langkah tersebut merupakan strategi tepat dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, terutama dengan melibatkan sektor-sektor usaha kecil, petani, hingga nelayan yang selama ini kerap terpinggirkan akibat sistem impor yang tidak adil.

Riyono juga mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan teknis dari kementerian dan jajaran pemerintah yang akan menjalankan kebijakan Presiden Prabowo.

 Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, (Ist/DPR RI)

“Kecepatan dan ketepatan dalam menerjemahkan kebijakan sangat penting. Tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi petani, nelayan, dan produk lokal dari gangguan produk impor,” tegasnya.

Impor Non-Kuota Dorong Cetak Lapangan Kerja 

Presiden terpilih Prabowo sebelumnya telah menyampaikan bahwa kebijakan impor non-kuota ini akan menyederhanakan birokrasi, menciptakan ekosistem usaha yang sehat.

Kebijakan impor non-kuota juga mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Wagub Kalbar Desak Kementerian UMKM Permudah Izin dan Akses Modal untuk Rakyat

Lebih lanjut, Riyono menyoroti bahwa skema baru ini juga menjadi senjata untuk menghapus praktik rente impor dan pembentukan kartel yang selama ini merugikan negara hingga triliunan rupiah.

“Kebijakan ini sangat tepat untuk menghapus rente impor dan mengatasi kartel. Tapi jangan sampai kebijakan yang bagus ini gagal diimplementasikan karena kementerian tidak siap,” ujarnya.

Baca juga: Perang Dagang AS–China: Ancaman Nyata bagi UMKM Ekspor Indonesia

Ia pun menutup pernyataannya dengan pesan tegas kepada seluruh jajaran pemerintahan agar mendukung penuh arah kebijakan Presiden Prabowo demi mencegah kerugian politik maupun ekonomi di masa depan.(SG-2)