SOKOGURU - Kabar gembira bagi masyarakat yang menantikan bantuan sosial (bansos) di tahun 2025 ini.
Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode September 2025.
Penyaluran bansos ini merupakan bagian dari tahap III tahun 2025, yang berlangsung dari bulan Juli hingga September.
Sekarang ini, proses pengecekan status penerima bansos menjadi lebih mudah. Warga dapat langsung memeriksa status pencairan melalui situs web atau aplikasi resmi Kemensos.
Jadwal Pencairan Bansos Kemensos
Pencairan bansos PKH dan BPNT dilakukan empat kali dalam setahun, dengan rincian jadwal sebagai berikut:
- Tahap I: Januari hingga Maret 2025
- Tahap II: April hingga Juni 2025
- Tahap III: Juli hingga September 2025 (sedang berlangsung)
- Tahap IV: Oktober hingga Desember 2025
Kemensos menjelaskan bahwa penentuan penerima bantuan sosial didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sekarang dikenal dengan nama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data ini diperbarui secara berkala oleh pemerintah daerah untuk memastikan bantuan diterima oleh target yang tepat.
Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga bantuan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Rincian Bantuan PKH dan BPNT
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial bersyarat yang disalurkan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau PT Pos Indonesia di area tertentu. Nilai bantuan yang diterima bervariasi, tergantung pada kategori penerimanya:
- Ibu hamil/nifas: Rp 3 juta per tahun (Rp 750.000 per tahap)
- Anak usia 0–6 tahun: Rp 3 juta per tahun (Rp 750.000 per tahap)
- Pelajar SD/sederajat: Rp 900.000 per tahun (Rp 225.000 per tahap)
- Pelajar SMP/sederajat: Rp 1,5 juta per tahun (Rp 375.000 per tahap)
- Pelajar SMA/sederajat: Rp 2 juta per tahun (Rp 500.000 per tahap)
- Lansia 70 tahun ke atas: Rp 2,4 juta per tahun (Rp 600.000 per tahap)
- Penyandang disabilitas berat: Rp 2,4 juta per tahun (Rp 600.000 per tahap)
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp 10,8 juta per tahun (Rp 2,7 juta per tahap)
Sementara itu, BPNT 2025 memiliki nilai tetap. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Rp 200.000 per bulan, yang dicairkan setiap tiga bulan sekali.
Artinya, dalam sekali pencairan, KPM akan memperoleh dana sebesar Rp 600.000 yang masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Selain uang tunai, pada tahun 2025 penerima BPNT juga mendapatkan tambahan beras 10 kilogram setiap bulan.
Syarat Penerima Bansos
Tidak semua warga berhak menerima bansos. Berikut kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima BPNT:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP elektronik (e-KTP).
2. Terdaftar sebagai kategori miskin atau rentan miskin di DTSEN.
3. Bukan ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD.
4. Tidak sedang menerima bantuan sosial lain, seperti Kartu Prakerja atau BLT.
5. Bukan pendamping sosial.
Jika Anda memenuhi syarat di atas, Anda dapat melakukan pengecekan status pencairan bansos dengan dua cara resmi dari Kemensos.
Cara Cek Bansos Kemensos Online
1. Melalui Website Resmi Kemensos
- Kunjungi situs web: https://cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan data diri sesuai KTP: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama lengkap.
- Isi kode captcha yang tertera.
- Klik "Cari Data".
2. Melalui Aplikasi "Cek Bansos"
- Unduh aplikasi "Cek Bansos" dari Google Play Store atau App Store.
- Daftar akun baru dengan NIK, nama, alamat, email, dan kata sandi.
- Lakukan verifikasi akun dengan mengunggah foto KTP dan swafoto.
- Setelah berhasil masuk, pilih menu Cek Bansos dan masukkan data sesuai KTP.
- Klik "Cari Data" untuk melihat status penerimaan Anda.
Jika hasil pencarian menunjukkan status "YA", itu berarti bantuan Anda telah disetujui dan siap dicairkan sesuai jadwal di wilayah Anda.
Baik untuk cek Bansos PKH maupun BPNT, metodenya sama. Kemensos menegaskan bahwa hanya keluarga yang terdaftar dalam DTKS/DTSEN yang berhak menerima bansos.
Jika Anda merasa memenuhi syarat tetapi belum terdata, segera lakukan pembaruan data melalui kelurahan atau dinas sosial setempat. (*)
