SOKOGURU, Jakarta- Setelah menerima banyak masukan dari berbagai pihak pada Sarasehan Ekonomi, Pemerintah segera akan membentuk satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan Pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya,” tegas Presiden Prabowo Subianto yang memimpin langsung Sarasehan Ekonomi tersebut.
Dalam acara yang disiarkan langsung lewat televisi nasional itu,Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang bertindak sebagai moderator, menyampaikan, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus strategis untuk menjaga stabilitas sektor padat karya yang merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Bacaa juga: Bahas Isu Tarif, Menko Airlangga dan Dubes AS Kamala Sepakat Kerja Sama Ekonomi yang Konstruktif
“Stimulus ekonomi terutama di sektor padat karya, gaji yang sampai 10 juta, PPh-nya ditanggung Pemerintah. Sehingga tidak ada alasan bagi pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja,” ujarnya seperti dikutip keterangan resmi Kemenko Ekonomi, Rabu (9/4).
Serikat buruh dan asosiasi pekerja dalam sesi tersebut juga menyampaikan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja yang terdampak disrupsi industri dan perubahan iklim usaha.
Selain itu, juga diusulkan pembentukan ekosistem usaha yang adaptif terhadap teknologi serta pelatihan ulang bagi pekerja.
Selain masalah PHK, dalam sesi dialog di acara sarasehan tersebut, ada pula permintaan fleksibilitas kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), penyederhanaan birokrasi investasi dan perizinan, pemberian insentif bagi industri padat karya, perlindungan bagi tenaga kerja yang terdampak disrupsi industri, serta dorongan untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar global.
Baca juga: Pemerintah RI Siapkan Strategi Hadapi Tarif Baru AS, Mendag: Diplomasi Jadi Jalan Utama
Terkait fleksibilitas kebijakan tingkat TKDN yang juga menjadi perhatian. Para pengusaha memberikan usulan pemberian insentif untuk mendorong penggunaan komponen lokal tanpa membebani pelaku usaha.
Menanggapi itu, Kepala Negara setuju TKDN diterapkan secara fleksibel
“TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah. Mungkin diganti dengan insentif,” tambah Presiden.
Di sisi lain, para akademisi dan asosiasi industri yang hadir juga menyoroti proses perizinan dan birokrasi investasi dan mengusulkan adanya pemangkasan prosedur dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Sektor manufaktur dan tekstil khususnya, disebut sebagai sektor yang sangat terdampak jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah dalam waktu dekat.
Tak hanya sektor manufaktur, dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga menegaskan kembali arah prioritas Pemerintah dalam menjaga industri strategis tetap bertahan dengan memberi perhatian khusus pada sektor-sektor lain termasuk sektor makan minum, tekstil dan produk tekstil, kulit, serta furniture.
Pangan prioritas utama
Selanjutnya, Presiden ke-8 RI itu kembali menekankan bahwa sektor pangan merupakan prioritas utama. Ia menyampaikan di tengah berbagai tekanan global, kekuatan pangan merupakan fondasi utama ketahanan nasional.
Baca juga: Direktur Celios Nailul Huda: Pemerintah harus Pintar Bernegosiasi, BRICS bisa Jadi Pintu Masuk
“Karena pangan itu dasar dari semua. Kalau situasi sangat-sangat buruk, asal pangan bagus, kita kuat,” ujarnya.
Forum Sarasehan Ekonomi tersebut mencerminkan semangat keterbukaan Pemerintah dalam menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Menko Airlangga juga menyoroti pentingnya kerja sama antara Pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam menghadapi ketidakpastian global.
Ia menegaskan tantangan ekonomi saat ini tidak bisa dihadapi sendiri, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor yang solid. Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem usaha yang adaptif, inklusif, dan mampu membuka peluang baru di tengah tekanan global.
“Kita bersama-sama dengan pengusaha untuk bertahan sambil mencari market baru,” pungkas Airlangga.
Turut hadir dalam sarasehan tersebut Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Perwakilan Kementerian/Lembaga, Perwakilan Ekonom, Perwakilan Serikat Buruh, Perwakilan Pelaku Usaha, hingga Perwakilan Analis Pasar Modal. (SG-1)
