SOKOGURU - Pemerintah kembali menggulirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pelaku UMKM mengakses pembiayaan tanpa riba. 

Hingga pertengahan Mei 2025, sebanyak 1,7 juta pelaku usaha telah merasakan manfaat program ini, dengan total penyaluran dana mencapai Rp 96,75 triliun. 

Program ini diklaim aman karena tingkat kredit bermasalah (NPL) tetap terkendali di angka 2,03%.

Untuk para pelaku UMKM yang sedang mencari tambahan modal, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hadir kembali sebagai bentuk dukungan nyata dari pemerintah. 

Tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan usaha produktif di berbagai sektor yang berpotensi menggerakkan ekonomi lokal maupun nasional.

Hingga pertengahan Mei 2025, tercatat sebanyak 1,7 juta pelaku usaha kecil dan menengah berhasil mengakses pembiayaan dari KUR. 

Nilai dana yang telah disalurkan sangat signifikan, yaitu mencapai Rp 96,75 triliun. 

Capaian ini menunjukkan antusiasme tinggi serta efektivitas program dalam menjangkau sektor usaha mikro.

Meski dana yang digelontorkan sangat besar, program ini tetap berjalan secara terkontrol. 

Hal ini tercermin dari angka non-performing loan (NPL) yang berada di level aman, yakni 2,03%. 

Artinya, pengelolaan KUR dilakukan dengan sistem pengawasan dan manajemen risiko yang optimal.

Ferry Irawan, Deputi Kemenko Perekonomian, menekankan bahwa arah kebijakan KUR kini lebih fokus pada sektor produktif. 

“Penyaluran KUR ke sektor produktif mencapai 59,4% hingga akhir April 2025,” ujar Ferry. 

Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor ekonomi riil yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah tidak hanya fokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas penyaluran dana. 

Sektor perikanan mendapat alokasi sekitar Rp 1,49 triliun, sedangkan sektor pariwisata, termasuk kuliner, transportasi, dan akomodasi, menerima pembiayaan sebesar Rp 5,84 triliun. 

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan dampak ekonomi yang luas.

Salah satu keunggulan program KUR tahun ini adalah adanya fleksibilitas dalam pengajuan. 

Pemerintah mengizinkan pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan hingga empat kali, asalkan tetap memenuhi syarat dan ketentuan. 

Ini membuka peluang lebih besar bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Bagi pelaku usaha yang ingin menghindari riba, Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan tiga jenis KUR berbasis syariah. 

Ketiga jenis pembiayaan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan usaha dari berbagai skala. Proses pengajuan juga mudah dan bebas biaya administrasi.

KUR Super Mikro cocok untuk usaha yang baru berjalan atau membutuhkan tambahan modal kerja kecil. 

Plafon maksimal yang diberikan adalah Rp 10 juta. Pengajuan bisa dilakukan langsung ke kantor cabang BSI atau melalui aplikasi Salam Digital. 

Syaratnya antara lain usia minimal 21 tahun dan usaha telah berjalan enam bulan.

Untuk usaha yang sudah lebih stabil dan berkembang, KUR Mikro menawarkan plafon pembiayaan mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. 

Syarat pengajuan sama seperti KUR Super Mikro, dan bisa dilakukan secara online maupun offline di kantor cabang.

Jika kamu sudah memiliki usaha yang ingin diperbesar skalanya, KUR Kecil dari BSI menyediakan plafon antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. 

Syarat tambahan berupa NPWP, agunan, dan dokumen legalitas usaha yang lebih lengkap juga diperlukan untuk pengajuan jenis ini.

Dengan adanya pilihan KUR konvensional maupun syariah, serta akses pengajuan yang fleksibel, program ini sangat inklusif. 

Pemerintah memastikan bahwa UMKM di seluruh Indonesia dapat mengakses modal usaha dengan mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah jika dibutuhkan.

Dengan skema KUR yang inklusif dan ramah syariah, pelaku UMKM kini punya lebih banyak opsi pembiayaan tanpa riba. 

Jadi, apakah kamu siap mengembangkan usaha dengan bantuan KUR dari BSI? Jangan lewatkan peluang ini untuk membesarkan bisnismu! (*)