SOKOGURU, JAKARTA – Tantangan besar masih membayangi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, terutama soal pembiayaan.
Wakil Menteri (Wamen)UMKM Helvi Moraza menyebut bahwa sebanyak 69,5% UMKM di Indonesia belum mampu mengakses kredit perbankan, yang menjadi hambatan serius dalam pengembangan usaha.
"Tantangan dalam akses pembiayaan menjadi kendala besar. Banyak pelaku UMKM yang belum bisa menjangkau layanan kredit bank," kata Helvi dalam keterangan pers yang dirilis, Senin, 26 Mei 2025.
Baca juga:
UMKM Tak Perlu Agunan! Wamen Helvi Luncurkan Platform Entrepreneur Hub Finance
Pernyaat Wamen UMKM disampaikan saat membuka acara PMII Economic Forum 2025: Era Baru Perekonomian Nasional, Menggerakkan Pertumbuhan 8 Persen di Jakarta, Jumat 23 Mei 2025.
Menurut Helvi, penyebab utamanya mulai dari status Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang belum baik, ketiadaan agunan, hingga bunga kredit yang tinggi dan kurang ramah bagi pelaku usaha kecil.
Padahal, data menunjukkan sekitar 43,1% UMKM sebenarnya masih sangat membutuhkan kredit untuk ekspansi dan peningkatan kapasitas produksi mereka.
Kesenjangan Pembiayaan Masih Menganga
Mengutip Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) per Januari 2025 dari Bank Indonesia, Helvi menjelaskan bahwa hingga Desember 2024, rasio kredit untuk UMKM baru mencapai 19,84% atau sekitar Rp1.592 triliun dari total kredit perbankan sebesar Rp8.024 triliun.
Baca juga:
Waralaba Raup Rp200 Triliun! Menteri UMKM Minta Franchisor Wajib Gandeng UMKM Lokal
Ironisnya, menurut kajian Ernst & Young pada 2023, kebutuhan pembiayaan UMKM diproyeksikan tembus Rp4.300 triliun pada 2026, sementara pasokan dana hanya sekitar Rp1.900 triliun.
Artinya, terdapat kesenjangan pembiayaan yang sangat besar yang harus segera diatasi.
Pemerintah Targetkan KUR Rp300 Triliun di 2025
Menjawab tantangan ini, Pemerintah melalui Kementerian UMKM menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun pada 2025.
Menariknya, 60% dana ini akan difokuskan ke sektor produksi, bukan hanya perdagangan.
"Targetnya mencakup 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur yang naik kelas atau graduasi," jelas Helvi.
Baca juga:
Bukan Sekadar Pelatihan, Entrepreneur Hub Terpadu Siap Bawa UMKM Tembus Pasar Ekspor
Menurutnya, penyaluran KUR ke depan tidak hanya fokus pada kuantitas, tapi juga kualitas debitur. Kementerian UMKM akan terus mendorong optimalisasi perbankan dalam menyalurkan kredit yang tepat sasaran.
Reformasi Pembiayaan dan Perlindungan UMKM
Untuk memperkuat ekosistem pembiayaan, Helvi juga menyebut bahwa Bank Himbara, BPD, dan Lembaga Keuangan Mikro akan dioptimalkan melalui integrasi data dan reformasi sistem berbasis risiko yang lebih adil.
Lebih dari itu, Pemerintah telah menghadirkan sejumlah regulasi yang berpihak kepada UMKM, di antaranya:
* PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM.
* PP 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet.
Dengan strategi ini, Helvi optimistis tantangan akses pembiayaan UMKM dapat ditekan dan menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. (*)
