SOKOGURU - Tahun 2025, Kementerian Sosial kembali memperbarui jenis dan bentuk bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat.
Pembaruan ini ditujukan agar bansos makin tepat sasaran dan menyentuh kelompok paling rentan.
Program-Program Bansos
Salah satu program yang tetap berlanjut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dengan penyesuaian jumlah bantuan sesuai kebutuhan penerima.
Bantuan ini difokuskan pada keluarga dengan ibu hamil, anak sekolah, hingga lansia.
Selain PKH, Program Sembako juga terus berjalan dengan penambahan variasi bahan pangan agar gizi keluarga penerima meningkat.
Dana bantuan disalurkan lewat Kartu Sembako dan hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok.
Ada pula Bantuan Sosial Tunai (BST) yang kembali dihadirkan secara terbatas bagi korban bencana atau terdampak kondisi ekonomi darurat.
Penyaluran dilakukan melalui Himbara dan Kantor Pos.
Tahun ini Kemensos juga meluncurkan bansos untuk penyandang disabilitas dan anak terlantar.
Tujuannya agar seluruh kelompok rentan memiliki jaminan hidup layak dan akses dasar yang merata.
Bantuan untuk lansia non produktif kembali diperluas cakupannya, termasuk yang tidak memiliki keluarga atau tinggal di panti.
Dana digunakan untuk kebutuhan dasar dan layanan kesehatan dasar.
Dalam hal pendidikan, ada dukungan bansos untuk anak putus sekolah atau rawan putus sekolah di luar bantuan dari Kemendikbud.
Ini bagian dari upaya menurunkan angka anak tidak sekolah di wilayah 3T.
Update terbaru lainnya adalah penguatan program Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) bagi masyarakat miskin dan rentan.
---Penggunaan Aplikasi Cek Bansos
Untuk mempercepat pencairan, Kemensos memperluas penggunaan aplikasi Cek Bansos dan sistem DTKS digital.
Masyarakat bisa memantau status bansos secara mandiri lewat aplikasi resmi pemerintah.
Pendaftaran bansos kini bisa dilakukan secara mandiri melalui fitur usul dan sanggah pada aplikasi.
Hal ini ditujukan agar warga bisa aktif memperbarui data jika terjadi perubahan status ekonomi.
Kemensos juga menggandeng pemerintah daerah dan desa dalam verifikasi data bansos agar tidak terjadi tumpang tindih penerima.
Validasi lapangan akan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.
Meski banyak jenis bansos, semua terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan utama.
Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala sangat penting dilakukan oleh masyarakat.
Warga yang belum terdaftar bisa mengajukan diri melalui RT/RW atau langsung ke Dinas Sosial setempat.
Syarat utamanya adalah KTP, KK, dan bukti kondisi sosial ekonomi yang relevan.
Kemensos juga meningkatkan pengawasan bansos melalui fitur pengaduan online dan call center 171.
Ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan jika ada penyimpangan atau bansos tidak cair.
Dengan berbagai jenis bansos terbaru ini, diharapkan masyarakat lebih terbantu dalam menghadapi tekanan ekonomi.
Pastikan Anda memahami jenis dan cara daftarnya agar tak tertinggal manfaatnya.
Kebijakan baru dari Kemensos pada 2025 menekankan inklusivitas dan akurasi distribusi bansos.
Pemerintah berharap seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk seluruh rakyat Indonesia. (*)
