Soko Berita

UMKM Toko Mama Khas Banjar Kena Sanksi! DPR: Pemerintah Harusnya Bina, Bukan Hukum

Anggota DPR Rofik Hananto soroti kasus Toko Mama Khas Banjar yang dinilai cerminkan sikap represif negara terhadap UMKM seharusnya pendekatan manusiawi.

By Deri Dahuri  | Sokoguru.Id
07 Mei 2025

UMKM Toko Mama Khas Banjar yang berada di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. (Dok.banjarbaruklik.com)

SOKOGURU, BANJARBARU, KALSEL — Kasus yang menimpa Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), terus menjadi sorotan publik.

Kejadian yang menimpa Toko Mama Khas Banjar telah menimbulkan kecemasan di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Sorotan tajam kali ini datang dari Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto, yang menilai kejadian tersebut bukan sekadar perkara hukum, tetapi menjadi cerminan nyata pendekatan negara terhadap UMKM yang dinilai minim pembinaan dan justru cenderung represif.

Baca juga: Dugaan Kriminalisasi UMKM Mama Khas Banjar, DPRD Minta Utamakan Pembinaan Pelaku Usaha

“Pemerintah sering mengajak masyarakat mencintai produk lokal dan mendukung UMKM,” ujar Rofik. 

“Tapi, saat pelaku UMKM seperti Toko Mama Khas Banjar mendapat perlakuan seperti korporasi besar, itu sangat kontradiktif,” ungkap Rofik dalam pernyataan resminya, Rabu, 7 Mei 2025.

Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto. (Dok.DPR RI)

UMKM Perlu Pembinaan Bukan Dihukum

Politikus dari Fraksi PKS itu menegaskan, pelaku UMKM seharusnya diberi ruang pembinaan, bukan langsung dihukum atas kesalahan administratif yang sebenarnya masih bisa diperbaiki.

Baca juga: BRI Salurkan Kredit Mikro Rp632 Triliun, 1,2 Juta AgenBRILink Bantu UMKM Naik Kelas!

“Mereka adalah tulang punggung ekonomi nasional. Jangan patahkan semangat mereka. Pemerintah seharusnya memberi peringatan tertulis, pelatihan, dan waktu untuk memperbaiki, bukan langsung menjatuhkan sanksi,” tegasnya.

Lemahnya Ekosistem Pembinaan UMKM di Tanah Air

Lebih jauh, Rofik menyebut kasus ini mencerminkan lemahnya ekosistem pembinaan UMKM di Indonesia. 

Ia menilai negara masih gagal menjalankan pendekatan hukum yang bersifat mendukung dan memberdayakan, alih-alih menghukum.

“Kasus ini harus menjadi wake-up call! Kalau negara terus bersikap seperti ini, kita akan melihat penurunan UMKM aktif, hilangnya inovasi lokal, dan jurang kesenjangan yang makin lebar antara usaha kecil dan besar,” kata Rofik.

Baca juga: Baru Menjabat, Dirut BRI Hery Gunardi Langsung Action! CASA Naik, UMKM Tetap Jadi Andalan

Sebagai solusi, ia menyerukan agar semua pihak—termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat—bersinergi mendukung UMKM secara konkret.

“UMKM jangan cuma dilindungi secara simbolik. Harus nyata dan berpihak, baik melalui regulasi, edukasi, maupun pendampingan di lapangan,” pungkasnya. (*)