SOKOGURU - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia.
Program ini bertujuan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan tanpa membebani biaya kepada peserta didik.
Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan yang diinisiasi sebagai solusi atas kesenjangan pendidikan di masyarakat.
Gagasan ini muncul dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Melalui kehadiran Sekolah Rakyat, pemerintah berharap anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah bisa mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa khawatir soal biaya.
Baca Juga:
Hal ini sejalan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.
Untuk merealisasikan program ini, berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah.
Mulai dari pembangunan gedung, penyediaan fasilitas belajar, hingga proses seleksi siswa yang akan mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah memulai proses rekrutmen tenaga pengajar dengan skema khusus yang dirancang guna menjamin kualitas pendidikan setara dengan sekolah-sekolah reguler yang sudah ada.
Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya skema perekrutan guru untuk Sekolah Rakyat?
Baca Juga:
Berdasarkan unggahan akun resmi Instagram @kemensosri, pemerintah telah merancang sistem seleksi tenaga pengajar dengan pendekatan berbasis wilayah.
Salah satu poin utama dalam skema tersebut adalah pendirian satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten di seluruh Indonesia.
Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjangkau daerah-daerah terpencil dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh penjuru negeri.
Dalam hal rekrutmen, guru yang berasal dari kabupaten tempat sekolah berada akan mendapatkan prioritas.
Artinya, pemerintah tidak akan mendatangkan tenaga pengajar dari luar daerah kecuali jika benar-benar dibutuhkan.
Baca Juga:
Adapun formasi pengajar yang diutamakan adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Pemerintah akan mendirikan satu sekolah Rakyat untuk satu kabupaten di seluruh Indonesia," tulis akun Instagram @kemensosri.
Jika jumlah guru PNS tidak mencukupi, maka posisi akan diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah ini ditempuh agar kebutuhan tenaga pendidik tetap bisa dipenuhi secara optimal.
Tak berhenti di situ, jika kekurangan tenaga pengajar masih terjadi, maka pemerintah akan menambahkan guru dari PPPK paruh waktu serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk turut serta mengajar di Sekolah Rakyat.
Baca Juga:
Pemerintah berharap dengan berbagai skema perekrutan tersebut, keberadaan guru di Sekolah Rakyat bisa tersebar secara merata dan merespons kebutuhan riil di setiap daerah.
Dengan begitu, kehadiran Sekolah Rakyat benar-benar bisa memberikan dampak signifikan dalam memajukan dunia pendidikan nasional.
Langkah berani pemerintah melalui program Sekolah Rakyat patut diapresiasi sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan anak-anak bangsa.
Baca Juga:
Akankah program ini menjadi kunci sukses pemerataan pendidikan di Indonesia? Mari kita kawal bersama implementasinya agar hasilnya optimal bagi generasi mendatang. (*)
