SOKOGURU - Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial RI menjadi harapan baru bagi keluarga miskin dan rentan di Indonesia.
Dengan janji pendidikan gratis dan berasrama, serta rekrutmen guru yang dijadwalkan dimulai sejak April 2025, publik pun menaruh perhatian besar.
Namun, hingga memasuki Minggu kedua Mei 2025, belum ada tanda-tanda pembukaan pendaftaran resmi baik untuk guru maupun calon siswa.
Apakah ini hanya keterlambatan teknis, atau memang prosesnya belum sepenuhnya siap?
Apa Itu Sekolah Rakyat dan Mengapa Menarik Perhatian?
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan inklusif dan menyeluruh, program ini dijanjikan akan hadir di 53 lokasi pada tahun ajaran 2025/2026, dengan fasilitas gratis, termasuk tempat tinggal, konsumsi, dan kebutuhan dasar lainnya.
Program ini juga membuka kesempatan rekrutmen guru dengan dua opsi:
Penugasan ASN (Aparatur Sipil Negara) dari kementerian terkait
Rekrutmen guru profesional bersertifikasi
Namun, hingga saat ini, belum ada portal pendaftaran, informasi teknis, ataupun pengumuman resmi lanjutan terkait proses rekrutmen tersebut.
Baca Juga:
April Sudah Berlalu, Di Mana Informasi Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat?
Dalam beberapa pernyataan resmi, termasuk dari laman Kemensos dan unggahan media sosial, disebutkan bahwa seleksi guru dan siswa akan dimulai pada April 2025. Tapi, faktanya:
- Tidak ada pengumuman teknis di situs resmi Kemensos.
- Belum tersedia tautan atau sistem registrasi daring.
- Tidak ada petunjuk bagi calon pelamar atau sekolah asal siswa.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat: apakah proses ini hanya berjalan secara internal dan terbatas, atau ada keterlambatan implementasi?
Kemungkinan yang Perlu Dipahami Publik
Beberapa skenario bisa menjelaskan situasi ini:
Tahap Awal Bersifat Internal
Bisa jadi, yang dimaksud “dimulai April” adalah tahap koordinasi, validasi data DTSEN, atau asesmen lokasi bangunan, bukan tahap rekrutmen terbuka.
Rekrutmen Tidak Terbuka Publik
Pemerintah mungkin menggunakan jalur seleksi tertutup atau penunjukan langsung, terutama untuk tenaga pengajar dari ASN atau institusi pendidikan mitra.
Kesiapan Infrastruktur Masih Berjalan
Dengan lebih dari 80 sekolah masih dalam tahap asesmen, kemungkinan besar rekrutmen ditunda sampai bangunan dan fasilitas siap operasional.
Kurangnya Komunikasi Publik
Keterbatasan sosialisasi juga menjadi masalah. Masyarakat berharap ada transparansi dan kejelasan, apalagi jika program ini memang mengusung prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan.
Masyarakat Menanti Transparansi
Sekolah Rakyat adalah program ambisius yang bisa jadi terobosan sosial besar. Namun, agar tidak sekadar menjadi wacana, dibutuhkan:
- Timeline yang jelas dan terbuka
- Panduan teknis untuk calon siswa dan guru
- Sosialisasi resmi di kanal Kemensos dan media nasional
- Jalur pengaduan atau klarifikasi publik
Jika transparansi dan komunikasi ini diperbaiki, program ini tak hanya akan menarik, tapi juga dipercaya.(*)
