SOKOGURU, RAJA AMPAT, PAPUA BARAT — Isu rencana pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat, memantik reaksi keras dari anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Faujia Helga Tampubolon. 

Ia secara tegas meminta agar setiap rencana eksploitasi sumber daya alam di wilayah konservasi Raja Ampat dikaji secara menyeluruh, dengan mengutamakan kelestarian lingkungan, keberlanjutan ekonomi lokal, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

“Raja Ampat adalah surga wisata dunia. Keindahan alamnya adalah aset nasional dan kebanggaan Indonesia di mata internasional. Maka setiap rencana aktivitas industri, apalagi pertambangan, harus dikaji secara hati-hati,” kata Faujia dalam pernyataan resminya, Minggu,8 Juni 2025.

Baca juga: DPR RI Tolak Keras Tambang Nikel di Raja Ampat! Novita Hardini: Ini Penghancuran Surga Laut Dunia!

Faujia mengingatkan bahwa sektor pariwisata di Raja Ampat bukan sekadar soal estetika alam. Ribuan warga menggantungkan hidupnya dari ekosistem laut dan kunjungan wisatawan, mulai dari jasa perahu wisata, homestay, kuliner lokal, hingga kerajinan tangan khas Papua.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Faujia Helga Tampubolon. (Dok.emedia.dpr.go.id)

“Jangan sampai aktivitas tambang yang belum jelas dampaknya justru merusak ekosistem yang selama ini terbukti memberikan kehidupan bagi masyarakat. Kita tidak menolak pembangunan, tapi pembangunan harus adil dan berkelanjutan,” tegasnya.

Minta Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat

Politikus Demokrat ini juga mendesak pemerintah pusat dan daerah agar transparan dalam setiap proses perizinan investasi, khususnya yang menyangkut kawasan konservasi dan destinasi wisata unggulan seperti Raja Ampat.

“Perlu ada keterlibatan masyarakat, kajian lingkungan yang ketat, dan jaminan bahwa sektor pariwisata tidak terganggu. Jika tidak, sebaiknya kegiatan pertambangan tersebut dihentikan,” ujarnya.

Lebih jauh, Faujia menekankan pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat yang merupakan pemilik sah wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan yang baik harus dimulai dari pengakuan terhadap hak ulayat dan kearifan lokal.

Baca juga: Wisata Bahari Raja Ampat Makin Mendunia, KKP Berhasil Lindungi Populasi Pari dan Hiu

“Kita harus menghargai tanah adat dan pemilik tanah yang mendiami daerah tersebut. Pariwisata harus diutamakan, tapi mari kita utamakan kepemimpinan masyarakat lokal dan pemerintah kabupaten Raja Ampat,” imbuhnya.

Komitmen Kawal Isu Lingkungan Papua

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Papua, Faujia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.

Ia mengajak semua pihak untuk tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek dari pertambangan, tetapi juga melihat potensi jangka panjang pariwisata dan konservasi alam sebagai penopang utama ekonomi Papua.

Baca juga: DPR Kecam Pemerintah, Pembagian Izin Pertambangan ke Ormas Langgar UU Minerba

“Jangan lukai alam Papua. Jangan tinggalkan rakyatnya. Pembangunan harus membawa keberlanjutan, bukan kehancuran,” pungkas Faujia. (*)