SOKOGURU, JAKARTA: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah bukan sekadar upaya meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan alokasi anggaran mencapai Rp171 triliun dan jangkauan penerima manfaat hingga 82,9 juta orang, program MBG membuka peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, dalam webinar bertajuk “Perluasan Keterlibatan UMKM dalam Program MBG” pada Kamis (20/3), menegaskan bahwa program ini akan menggerakkan roda perekonomian dari akar rumput.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dinilai sebagai Solusi Baru Atasi Stunting
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza. (Ist/Kementerian UMKM)
“Dari 726 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, sudah lebih dari 1.500 UMKM yang bergabung sebagai pemasok bahan baku,” jelas Helvi.
“Dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada 2025, jumlah UMKM yang terlibat akan terus bertambah,” ujar Helvi.
Tak hanya itu, perputaran ekonomi dalam program ini pun sangat besar.
Setiap dapur SPPG yang memproduksi sekitar 3.000 porsi makanan per hari memiliki estimasi omzet Rp30 juta per hari atau sekitar Rp600 juta per bulan.
Hal ini menjadi peluang luar biasa bagi UMKM dalam rantai pasok pangan nasional.
Strategi Pemerintah untuk UMKM
Agar UMKM dapat berpartisipasi secara optimal, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis.
Salah satunya adalah kemudahan akses pembiayaan untuk memastikan pelaku usaha mampu memenuhi kebutuhan modal, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk pangan.
Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi business matching antara petani, UMKM, platform digital, dan ritel guna memperkuat rantai pasok serta memperluas akses pasar.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dorong UMKM, Menteri Maman: Multiplier Effect Luar Biasa
Langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem swasembada pangan yang lebih kuat dengan UMKM sebagai salah satu pilarnya.
Fasilitasi legalitas bisnis pun terus didorong. Pendampingan dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan aspek legal lainnya menjadi prioritas, agar UMKM dapat berkembang secara profesional dan berdaya saing di pasar nasional maupun global.
Tingkatkan Lapangan Kerja dan Kurangi Kemiskinan
Program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan dan ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, Tengku Syahdana, menegaskan bahwa program ini memberikan manfaat luas bagi perekonomian dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia.
“Setiap dapur SPPG membutuhkan 35–50 tenaga kerja, mulai dari tenaga memasak, pencuci piring, hingga operasional lainnya. Ini membuka peluang kerja bagi masyarakat, termasuk ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak bekerja, dengan pendapatan di atas Upah Minimum Kabupaten (UMK),” ujar Tengku.
Baca juga: Baznas Trenggalek Hadirkan Makan Bergizi Gratis, DPR Apresiasi Inovasi Gotong Royong
Lebih dari itu, program MBG berperan dalam mengurangi angka kemiskinan dengan memberdayakan petani lokal dan UMKM sebagai penyedia bahan pangan utama.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu membangun ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.
“Mari kita bersama-sama memperluas keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis,” ujar Helvi.
“Dengan kolaborasi yang solid, kita bisa menciptakan ketahanan pangan yang tangguh sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” pungkas Helvi.(SG-2)
