SOKOGURU, JAKARTA: Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menilai bahwa terungkapnya kasus mega korupsi di tubuh Pertamina merupakan momentum krusial untuk melakukan reformasi besar-besaran di internal perusahaan pelat merah tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi VI DPR dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/3), Subardi menegaskan perombakan manajemen Pertamina sangat diperlukan guna memulihkan kepercayaan publik yang kini terkikis akibat skandal besar ini.
Subardi menilai bahwa langkah reformasi harus dilakukan melalui penyegaran dalam struktur manajemen perusahaan agar dapat memenuhi tanggung jawab moral atas kelalaian yang terjadi.
Baca juga: Skandal Korupsi Pertamina Terungkap, DPR Soroti Manajemen Rapuh dan Pengawasan Lemah
Pertamina Harus Rombak Manajemen dan Reformasi Internal
"Pertamina harus segera melakukan perombakan manajemen, reformasi internal sebagai tanggung jawab moral atas kelalaian perusahaan, sehingga publik dapat kembali memberikan kepercayaan," ungkap Subardi.
Kasus mega korupsi yang melibatkan Pertamina, menurut Subardi, sangat merugikan masyarakat dan bahkan diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp193 triliun per tahun.
Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi. (Ist/DPR RI)
"Munculnya kasus oplos Pertamina yang disampaikan kejaksaan sangat luar biasa dan menyentuh rakyat, karena jelas ini adalah kerugian negara,” jelas Subard.
“Kita hormati praduga tak bersalah, tetapi publik sudah memberikan asumsi negatif," tambahnya.
Baca juga: Pastikan Kualitas BBM Tanpa Pengoplosan, Komisi XII DPR RI Sidak SPBU Cibubur
Subardi pun mengajak untuk menghitung berapa besar kerugian negara jika kasus ini berlarut-larut dalam kurun waktu lima tahun.
Kasus Pengoplosan Pertamax Coreng Citra Pertamina
Lebih lanjut, politikus Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan insiden ini telah mencoreng citra Pertamina di mata publik, dan meski Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, telah menyampaikan permintaan maaf.
Permintaan maaf dari pihak Pertamina belum cukup untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
"Publik menjadi tidak percaya kepada Pertamina. Permintaan maaf dari Direktur Utama sudah luar biasa, tapi itu belum cukup untuk mengobati dan memulihkan kepercayaan masyarakat," tegasnya.
Subardi juga mengingatkan bahwa dampak dari kasus mega korupsi ini tidak hanya mengancam Pertamina, tetapi juga berpotensi mencoreng citra pemerintah Indonesia di mata dunia.
"Kepercayaan dunia terhadap pemerintah Indonesia bisa terpengaruh. Ini harus dijaga, karena Pertamina adalah aset bangsa dan negara," ujar Subardi.
Baca juga: DPR Apresiasi Pertamina Bantu Petani Kerang yang Alami Kerugian di Muara Badak, Kaltim
Selain itu, Subardi mendesak agar Pertamina segera memberikan bukti yang jelas dan rinci terkait kualitas BBM, khususnya terkait indikasi oplosan dalam produk minyaknya.
"Pertamina harus membuktikan kualitas BBM yang diindikasikan oplosan itu. Buktikan dengan cara akademis, dari proses pengolahan, dan sampaikan dengan rinci bahwa Pertamax memenuhi standar. Hapuskan anggapan oplosan itu," pungkasnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik, dengan harapan agar reformasi dan perbaikan nyata segera dilakukan, mengingat Pertamina memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. (SG-2)
