SOKOGURU - Data yang salah, bansos bisa meleset sasaran! Siapkah masyarakat menghadapi perubahan besar dari DTKS ke DTSEN? Di balik janji pengentasan kemiskinan, ada pertaruhan akurasi data dan keadilan sosial. Siapa yang diuntungkan, siapa yang terpinggirkan?
Pemerintah tengah memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan melalui pembaruan data sosial ekonomi nasional (DTSN) setiap tiga bulan sekali.
Data ini akan menjadi acuan utama dalam menyalurkan bantuan sosial dan subsidi agar lebih tepat sasaran.
Proses pemutakhiran data secara berkala memungkinkan penyesuaian penyaluran bantuan setiap triwulan, dengan harapan program bantuan negara menjadi lebih adaptif dan efektif.
Rp500 triliun dari berbagai kementerian akan diarahkan menggunakan data DTSN
Konsolidasi seluruh bentuk bantuan sosial dan subsidi berbasis data tunggal kini menjadi fokus pemerintah.
"Salah satu isu penting adalah konsolidasi seluruh bentuk bantuan sosial dan subsidi menjadi tepat sasaran sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas," ujar Cak Imin dalam rapat koordinasi tersebut seperti dikutip dari Arfan Saputra Channel.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp500 triliun dari berbagai kementerian akan diarahkan menggunakan data DTSN untuk menjangkau masyarakat miskin secara akurat.
Tidak hanya mengandalkan APBN, pemerintah juga mengajak lembaga-lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) untuk turut mengonsolidasikan dana umat demi fokus pada penanggulangan kemiskinan.
Diharapkan, dana zakat dan bentuk amal lainnya bisa menjadi kekuatan tambahan
BACA TERPOPULER: Kabar Baik! Bansos PKH & BPNT Tahap II 2025 Segera Turun, UMKM Siap-Siap Cuan!
Diharapkan, dana zakat dan bentuk amal lainnya bisa menjadi kekuatan tambahan dalam mengentaskan kemiskinan.
"Kita harapkan untuk mengkonsolidir agar prioritasnya ditujukan kepada penanggulangan kemiskinan," tegas Cak Imin.
Menko Perekonomian memimpin rapat koordinasi lintas kementerian untuk membuka dan menata ulang seluruh program bantuan yang selama ini tersebar.
"Saya senang sekali hari ini Pak Menko memimpin rapat dengan memulai suatu upaya membuka semua program-program yang telah diberikan kepada masyarakat lewat berbagai kementerian itu," ungkap salah satu pejabat dalam rapat.
Program-program tersebut selanjutnya akan dikonsolidasikan dan dilaporkan langsung ke Presiden.
Pendekatan berbasis ajaran agama dinilai penting
Pengentasan kemiskinan dalam Undang-Undang mencakup tiga aspek penting, yaitu pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial.
Karena itu, pendekatan berbasis ajaran agama dinilai penting untuk mendorong semangat keluarga miskin agar lebih mandiri. "Kita harus mulai mengikutkan ajaran-ajaran agama dalam rangka untuk memotivasi masyarakat keluarga miskin," ujar salah satu menteri yang hadir dalam diskusi.
Data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN) disebut sebagai sumber data yang kaya dan terus diperbarui, sehingga lebih akurat dalam mendukung kebijakan pemerintah.
Pemutakhiran dilakukan setiap hari dan diperbarui secara komprehensif setiap tiga bulan.
"DTSN ini sungguh merupakan data yang sangat kaya... insyaallah akan lebih akurat apalagi nanti kalau sudah 3 atau 4 bulan yang akan datang," ujar pejabat BPS.
Menteri Agama menyoroti pentingnya kekuatan bahasa agama
Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan komitmennya dalam memperbarui DTSN dan menyerahkan data terkini kepada kementerian terkait, termasuk Menko PM, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Sosial.
"Kami pun BPS terus komitmen untuk melakukan pemutahiran terhadap DTSN setiap 3 bulan sekali," jelas perwakilan BPS. Data administrasi yang terkumpul juga akan memperkaya DTSN agar mendukung program pemerintah lebih tepat sasaran.
Menteri Agama menyoroti pentingnya kekuatan bahasa agama sebagai alat penggerak dalam penanggulangan kemiskinan.
Indonesia bahkan tercatat sebagai negara paling dermawan berdasarkan survei Word Giving Index.
"Kedahsyatan bahasa agama ini luar biasa untuk menjadi faktor untuk mengentaskan kemiskinan," ujarnya.
Tradisi keagamaan seperti zakat, infak, dan wakaf disebut berpotensi besar dalam mengurangi kemiskinan ekstrem.
Menurut Menteri Agama, Indonesia memiliki 27 jenis dana keagamaan yang bisa digerakkan, namun baru zakat yang aktif digunakan.
"Kalau wakaf nanti diaktifkan itu jauh lebih dahsyat daripada zakat," jelasnya.
Separuh dari dana zakat yang dikelola Baznas
Potensi dana dari wakaf dan bentuk amal lainnya dinilai sangat besar jika dioptimalkan secara sinergis bersama pemerintah.
Beberapa tradisi keagamaan seperti kurban dan zakat fitrah juga menjadi bagian dari sirkulasi sosial yang memberi dampak langsung kepada masyarakat miskin.
"Sirkulasi kehidupan itu penuh dengan upacara-upacara keagamaan dan itu identik dengan gizi," lanjut Menteri Agama.
Kekuatan sosial-keagamaan ini dianggap mampu membantu pengentasan kemiskinan ekstrem secara alami di masyarakat.
Separuh dari dana zakat yang dikelola Baznas saat ini disebut mampu menghapus kemiskinan ekstrem.
"Separuh dari dana Basnas saja itu sudah bisa menghapuskan kemiskinan mutlak," kata Menteri Agama.
Tahun ini Basnas mengelola dana sebesar Rp41 triliun, dan potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp300 triliun.
Jika dana zakat, wakaf, dan bentuk amal lain digerakkan secara optimal, potensi penanggulangan kemiskinan sangat besar.
"Potensi Rp300 triliun bisa ditembus oleh zakat saja," ujarnya. Pemerintah berharap sinergi antara APBN dan dana umat melalui Baznas serta lembaga amal lain dapat mewujudkan pengentasan kemiskinan secara menyeluruh di Indonesia. (*)
Sumber: KLIK DI SINI
