SOKOGURU - Apa yang harus dilakukan KPM PKH mulai Mei 2025 dan mengapa itu penting?
Mulai tanggal 1 Mei 2025, seluruh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Indonesia akan memasuki tahap baru.
Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengumumkan sejumlah kewajiban serta larangan yang wajib diketahui dan dipatuhi oleh setiap penerima bantuan.
Baca Juga:
Siapa saja yang tidak memenuhinya, berisiko kehilangan hak bantuannya. Lalu, apa saja yang harus dilakukan?
Bagaimana cara menggunakan bantuan dengan bijak? Dan apa konsekuensinya jika aturan ini diabaikan?
Artikel ini akan mengulas secara lengkap dan informatif agar Anda tidak kehilangan hak sebagai penerima PKH.
Perhatian KPM PKH! Ini 5 Hal yang Wajib Dilakukan Mulai Tahap Kedua 2025
Sejak dimulainya tahap kedua Program Keluarga Harapan pada 1 Mei 2025, KPM PKH diwajibkan mengikuti sejumlah ketentuan.
Ketentuan ini tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kesejahteraan keluarga.
Baca Juga:
Penuhi Seluruh Kewajiban Program PKH KPM PKH wajib memenuhi tanggung jawab yang telah ditetapkan, seperti:
Ibu hamil: Melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala.
Balita: Mengikuti kegiatan Posyandu.
Anak sekolah: Minimal hadir 85% di sekolah setiap bulan.
Lansia dan disabilitas: Rutin memeriksakan kondisi kesehatan.
Gunakan Bantuan Secara Bijak
Dana bantuan sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan utama seperti pendidikan, layanan kesehatan, pembelian pangan bergizi, serta pengembangan usaha kecil.
Wajib Mengikuti Pertemuan P2K2 KPM PKH diharapkan hadir dalam kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) setiap bulan bersama pendamping.
Forum ini memberikan edukasi dan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.
Jaga Keamanan Kartu KKS dan PIN Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) harus disimpan secara pribadi dan aman.
Dilarang memberikan PIN kepada siapa pun karena fungsinya serupa dengan kartu ATM.
Laporkan Perubahan Data Keluarga Bila ada perubahan data, seperti perpindahan alamat atau anggota keluarga, segera informasikan kepada pendamping sosial agar bantuan tetap lancar.
Baca Juga:
Larangan Penting Bagi KPM PKH yang Harus Dihindari
Agar bantuan tidak dihentikan, berikut larangan yang wajib dihindari oleh penerima manfaat:
Tidak Memenuhi Kewajiban PKH
Jika KPM tidak menjalankan kewajiban seperti yang disebutkan sebelumnya, bantuan dapat dihentikan.
Menggunakan Dana untuk Keperluan Konsumtif Dana PKH tidak boleh digunakan untuk membeli rokok, pulsa, kosmetik, membayar utang, atau kegiatan konsumtif lainnya.
Memalsukan Data atau Informasi Manipulasi data keluarga atau kondisi ekonomi adalah pelanggaran berat dan melanggar hukum. Jika terbukti, bantuan akan dicabut dan dana bisa diminta kembali.
Baca Juga:
Menjual atau Memberikan KKS ke Orang Lain
Kartu KKS bersifat pribadi dan tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke pihak lain.
Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga PKH bertujuan mendukung keluarga harmonis.
Tindakan KDRT bertentangan dengan semangat program ini dan bisa berdampak pada pencabutan bantuan.
Baca Juga:
Mengapa Aturan Ini Penting dan Bagaimana Dampaknya bagi Masa Depan Keluarga?
Aturan ini dirancang untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan taraf hidup penerima.
Ketaatan terhadap kewajiban bukan hanya syarat administratif, tapi menjadi bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam mengelola bantuan.
Pemanfaatan bantuan yang bijak membuka peluang keluarga untuk lebih sejahtera, sehat, dan mandiri.
Dengan mengikuti program edukasi seperti P2K2, penerima tidak hanya mendapat bantuan materi, tapi juga pengetahuan yang bermanfaat jangka panjang.
Baca Juga:
Pastikan Hak Anda Tetap Terlindungi
Kini Anda sudah mengetahui apa saja yang wajib dan tidak boleh dilakukan sebagai penerima PKH.
Jangan sampai bantuan yang telah diberikan pemerintah malah terhenti karena ketidaktahuan.
Lakukan langkah berikut ini sekarang juga:
Cek kembali apakah semua kewajiban sudah Anda penuhi.
Hadiri pertemuan P2K2 bulan ini.
Gunakan bantuan untuk hal yang tepat.
Laporkan jika ada perubahan data keluarga.
Bantuan dari Program Keluarga Harapan bukan sekadar angka rupiah, melainkan harapan dan investasi untuk masa depan keluarga Anda.
Mari manfaatkan kesempatan ini dengan bijak, penuhi kewajiban, dan jauhi pelanggaran. Kesejahteraan keluarga ada di tangan Anda. (*)
Sumber:
Kementerian Sosial Republik Indonesia (kemensos.go.id)
Pedoman Pelaksanaan PKH 2025
