JAKARTA. Sokoguru- MENTERI Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pelaku UMKM di Indonesia tidak membutuhkan belas kasih, melainkan semangat kemitraan untuk berkembang. 

Pernyataan ini disampaikannya dalam pidato kunci di acara Kumparan The Economic Insight 2025 di Jakarta, Rabu (19/2).

"Saat korporasi besar luluh lantah akibat pandemi Covid-19, UMKM hadir sebagai penyelamat ekonomi bangsa ini. Pengusaha UMKM tidak butuh belas kasih, tapi butuh semangat kemitraan," ujar Menteri Maman.

Baca juga: UMKM Cokelat Ndalem: Dari Camilan Rumahan hingga Menggoda Pasar Internasional

Dari CSR ke CBR: Paradigma Baru untuk UMKM

Menteri Maman menyoroti perlunya perubahan pendekatan dalam mendukung UMKM. Menurutnya, UMKM tidak boleh dipandang hanya dari aspek sosial dengan pendekatan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Sebagai gantinya, Maman menekankan konsep Corporate Business Responsibility (CBR), yang lebih berorientasi pada profesionalisme dan keuntungan bersama.

"Kalau menempatkan UMKM dalam perspektif sosial, saya pastikan tidak akan bisa maju dan tumbuh. Tapi kalau UMKM ditempatkan dalam perspektif business responsibility, Insyaallah UMKM itu akan berkembang," tegasnya.

Baca juga: Revisi UU Minerba, Hipmi: Buka Peluang Pengusaha UMKM di Sektor Tambang

Pendekatan ini, lanjutnya, lebih sesuai dengan prinsip ekonomi kapital yang mengedepankan keuntungan dan profesionalisme dalam kerja sama bisnis.

"Mari kita libatkan UMKM dalam pendekatan kemitraan, dalam pendekatan business to business (B2B), dan dalam pendekatan profesionalisme," imbuhnya.

IUP bagi UMKM: Peluang Besar dalam Sektor Tambang

Dalam kesempatan itu, Maman juga menyoroti pentingnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi usaha kecil dan menengah sebagai terobosan besar di sektor minerba. 

Menurut Maman, aturan baru dalam Undang-Undang Minerba membuka peluang bagi UMKM untuk naik kelas dan berkontribusi lebih signifikan terhadap ekonomi nasional.

"Kita ingin mengangkat sektor UKM sebagai penopang ekonomi negara, sama seperti di China, Korea Selatan, Jepang, dan negara maju lainnya," katanya.

Sebagai langkah konkret, Kementerian UMKM akan mensyaratkan usaha kecil dan menengah penerima IUP untuk terlibat dalam rantai pasok industri besar. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan.

Membangun Konektivitas UMKM dan Industri Besar

Maman mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah membangun konektivitas antara UMKM dan industri besar. Menurutnya, hingga kini belum ada integrasi yang kuat antara kedua sektor tersebut.

"Sampai hari ini belum terjadi konektivitas antara UMKM dan usaha besar, persis seperti yang disampaikan Profesor Bambang Brodjonegoro,” terang Maman. 

“Untuk itu, kami akan memberi prasyarat kepada usaha kecil dan menengah yang mendapatkan IUP agar dapat terbangun rantai pasok," ujarnya.

Peran UMKM dalam Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2025, dengan UMKM dan pariwisata sebagai sektor andalan. 

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, dengan lebih dari 64 juta unit usaha yang menopang perekonomian rakyat.

Baca juga: Perkuat Ekonomi Syariah di Aceh, BSI Dorong UMKM dan Pariwisata Lokal Berkembang

Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah, mantan Menteri Koperasi dan UKM periode 2019-2024 Teten Masduki, serta mantan Menteri Riset dan Teknologi periode 2019-2021 Bambang Brodjonegoro. 

Kehadiran tokoh-tokoh ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia. (SG-2)