SOKOGURU, JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk membantu pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah dengan melakukan pencegahan dan monitoring secara ketat.
Hal ini diungkapkan Ketua KPK, Setyo Budiayanto, dalam pertemuan dengan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, baru-baru ini.
Setyo menyoroti beberapa potensi penyimpangan yang bisa terjadi dalam pelaksanaan program ini, terutama mengingat besarnya anggaran yang terlibat.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dinilai sebagai Solusi Baru Atasi Stunting
Ada Potensi Fraud dan Harus Diwaspadai
"Pengawasan sangat penting mengingat anggarannya luar biasa besar. Ada potensi fraud yang harus diwaspadai, karena semua terpusat di BGN dan sulit diawasi sampai ke daerah," ujar Setyo.
Selain potensi kecurangan, Setyo juga menyoroti masalah eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk pengadaan bahan baku dan pembangunan fisik yang terkait.
Ia mengingatkan agar proses ini harus berlangsung transparan dan adil, untuk menghindari kesan perlakuan khusus yang bisa menimbulkan kecurigaan.
Setyo juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis, agar makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap dalam kondisi layak konsumsi.
Pertemuan jajaran KPK dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3).
Ia menyoroti kegagalan program sebelumnya yang memasok susu dan biskuit, yang tidak efektif dalam menurunkan angka stunting.
Baca juga: Baznas Trenggalek Hadirkan Makan Bergizi Gratis, DPR Apresiasi Inovasi Gotong Royong
“Program sebelumnya tidak banyak berpengaruh pada penurunan stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima dibandingkan susu. Hal ini harus diperbaiki agar kandungan makanan benar-benar berkualitas,” tegas Setyo.
Masalah anggaran juga menjadi perhatian utama, dengan Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.
Menu Per Porsi Seharusnya Rp10.000 Tapi Diterima Rp8.000
Ia mengungkapkan adanya laporan pengurangan makanan yang seharusnya bernilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000, yang dapat mempengaruhi kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
Dalam kesempatan ini, Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, dengan mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi untuk memantau jalannya program.
"Kami harap pengawasan ini bisa melibatkan NGO independen dan memanfaatkan teknologi untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat," ujar Setyo.
Penambahan Anggaran Program MBG
Sementara itu, Ketua BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan hingga Rp170 triliun.
Dadan berharap agar KPK dapat membantu dalam pengawasan penggunaan dana yang besar ini.
Baca juga: Belalang dalam Program Makan Bergizi Gratis: Inovasi atau Keputusan Tergesa-gesa?
Setyo pun mengakhiri pertemuan dengan mengingatkan pentingnya koordinasi antara KPK dan BGN, serta melibatkan metode pengawasan yang lebih kreatif seperti "mystery shopping" untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
"Dengan pengawasan yang tepat, kita bisa memastikan program ini berjalan sesuai sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.
Pertemuan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran besar untuk program MBG, yang diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting secara efektif. (SG-2)
