SOKOGURU, JAKARTA — Ledakan kasus penyakit sifilis atau syphilis di Indonesia sepanjang 2024 membuat DPR RI angkat bicara. 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, tercatat lebih dari 23 ribu kasus sifilis terjadi sepanjang tahun lalu, dan angka ini disebut mengkhawatirkan karena bisa menyerang siapa saja, tak hanya mereka yang dianggap berperilaku seksual berisiko tinggi.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menilai tingginya angka kasus tersebut bukan semata isu medis, melainkan bukti gagalnya sistem perlindungan negara terhadap generasi muda.

Baca juga: Anggota DPR Usulkan Program ‘One Day One Fish’ untuk Atasi Stunting

“Lonjakan kasus sifilis bukan hanya menjadi isu medis, tapi juga sinyal lemahnya perlindungan negara terhadap generasi bangsa,” tegas Netty dalam keterangan tertulis, Senin (23/6/2025).

 Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. (Dok.DPR RI)

Menurut Netty, akar masalahnya terletak pada minimnya edukasi kesehatan reproduksi, akses layanan kesehatan yang belum merata, dan lemahnya ketahanan keluarga. 

Padahal, sifilis—yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum—menyebar dengan cepat melalui kontak seksual langsung, bahkan bisa masuk melalui luka kecil di mulut, vagina, penis, atau anus.

Desakan 4 Langkah Nyata dari DPR

Netty mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret, antara lain:

1. Edukasi kesehatan reproduksi di sekolah dan masyarakat, dengan pendekatan yang ramah nilai budaya, tidak vulgar, dan sesuai karakter bangsa.
2. Pelayanan deteksi dini sifilis secara gratis dan rahasia di Puskesmas dan layanan primer agar masyarakat tak takut memeriksakan diri.

Baca juga: 1 Menit 2 Orang Meninggal Akibat TBC, Menkes RI Resmi Luncurkan Desa Siaga TBC 2025!

3. Penguatan ketahanan keluarga serta perlindungan anak dan remaja, untuk menciptakan lingkungan yang mendorong gaya hidup sehat.
4. Sinergi antar-kementerian dan tokoh masyarakat dalam membangun gerakan sosial berbasis budaya untuk mencegah penyebaran infeksi menular seksual (IMS) secara preventif.

Baca juga: Pernyataan Menkes Budi Gunadi Tuai Kecaman! DPR Nilai Tak Sensitif & Lukai Hati Rakyat Kecil

“Pemerintah harus hadir tidak hanya saat penyakit meledak, tapi sejak dini ketika anak-anak kita butuh panduan hidup sehat dan bermartabat,” ujar Netty, politkusi dari Fraksi PKS. (*)