SOKOGURU, JAKARTA — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah pernyataannya dinilai tidak sensitif dan mencederai perasaan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Kritik keras datang dari beberapa anggota Komisi IX DPR RI yang menilai ucapan sang menteri tak pantas diucapkan oleh pejabat negara.
Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama Menkes, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan, PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia), dan ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia) di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin 26/ Mei 2025, anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi secara tegas mengkritik dua pernyataan Menkes yang menurutnya justru berpotensi memunculkan ironi di tengah masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi. (Dok.DPR RI)
Baca juga:
100 Guru Besar Fakultas Kedokteran Unpad Serukan Evaluasi Menkes, Pendidikan Kedokteran Terancam!
“Pak Menteri seharusnya memberikan pernyataan yang sejuk, membuat masyarakat merasa damai dan bahagia, bukan justru menyakiti,” tegas Nurhadi.
Pernyataan Menkes soal Gaji Rp5 Juta Picu Kontroversi
Kritik paling tajam diarahkan pada pernyataan Menkes yang membandingkan antara orang bergaji Rp5 juta dan Rp15 juta.
Dalam pernyataannya, Menkes dianggap menyiratkan bahwa orang yang bergaji Rp5 juta “pasti tidak pintar dan tidak sehat.”
Pernyataan itu dianggap sangat menyakitkan bagi masyarakat yang hidup dengan penghasilan terbatas, apalagi di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Pernyataan seperti itu tidak hanya menyinggung, tetapi juga menunjukkan ketidakpekaan terhadap realitas sosial di desa dan kota,” lanjut Nurhadi.
Pernyataan Menkes Timbulkan Luka Sosial
Senada dengan Nurhadi, anggota Komisi IX DPR Ranny Fahd A. Rafiq juga mengecam ucapan Menkes.
Menurutnya, pernyataan tersebut mencerminkan ketidakpekaan sosial dan berpotensi memperdalam luka akibat ketimpangan ekonomi yang struktural.
Baca juga:
1 Menit 2 Orang Meninggal Akibat TBC, Menkes RI Resmi Luncurkan Desa Siaga TBC 2025!
“Pesan pembangunan tidak boleh disampaikan dengan cara menyalahkan masyarakat. Ini bisa memperlebar jurang sosial,” ujar Ranny.
Ia menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, Menkes seharusnya berhati-hati dalam memilih kata, apalagi dalam isu sensitif seperti ketimpangan ekonomi dan akses kesehatan.
Baca juga:
Cegah Stunting, Kemenkes Luncurkan Suplemen MMS untuk Ibu Hamil di Kota Bandung
Polemik ini memunculkan desakan agar Menkes lebih bijaksana dan berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik, khususnya yang menyangkut kondisi masyarakat bawah.
Di tengah upaya pemerintah mendorong kesejahteraan dan kesehatan rakyat, komunikasi publik dari pejabat tinggi dinilai harus membangun empati, bukan menyulut kontroversi. (*)
