SOKOGURU - Saat ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan.
Banyak dari mereka harus berurusan dengan rentenir karena sulit mendapatkan akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Bunga tinggi yang dikenakan rentenir membuat sebagian besar keuntungan usaha mereka habis untuk membayar cicilan.
Salah satu faktor utama yang memaksa UMKM mencari pinjaman dari rentenir adalah sulitnya mendapatkan KUR.
Prosedur yang rumit dan persyaratan yang ketat membuat banyak pelaku usaha kesulitan mengaksesnya.
Dari sekitar 65,46 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 6 juta yang berhasil memperoleh fasilitas KUR, sementara lebih dari 60 juta lainnya masih mengalami hambatan dalam memperoleh modal usaha.
Terjebak dalam pinjaman rentenir sangat merugikan UMKM. Sekitar 40% pelaku usaha kecil terpaksa mengambil pinjaman dengan bunga yang bisa mencapai 20% hingga 30% per bulan.
Hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan bunga KUR yang hanya sekitar 6% per tahun.
Akibatnya, 30% pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan, dan 20% di antaranya bahkan terpaksa menutup usahanya dalam waktu satu tahun.
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus segera bertindak. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membentuk tim khusus yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan UMKM.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyederhanakan akses KUR agar lebih banyak pelaku usaha dapat memperoleh pinjaman dengan bunga rendah.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 150 triliun untuk program KUR pada tahun 2025.
Diharapkan dengan dana ini, lebih dari 10 juta pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau, sehingga mereka tidak perlu lagi bergantung pada rentenir.
Salah satu kendala utama dalam pengajuan KUR adalah persyaratan yang terlalu berat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan ultramikro seperti pedagang kaki lima.
Pemerintah perlu memangkas persyaratan ini, misalnya dengan memperingan syarat agunan atau memberikan skema pinjaman berbasis kepercayaan dan rekam jejak usaha.
Selain memberikan akses kredit yang lebih mudah, pemerintah juga harus meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku UMKM.
Program pelatihan keuangan ditargetkan dapat menjangkau 1 juta pelaku usaha pada tahun ini, sehingga mereka lebih paham dalam mengelola keuangan dan menghindari jeratan rentenir.
Dengan akses modal yang lebih mudah, pelaku UMKM bisa lebih fokus pada pengembangan usaha.
Mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kualitas produk agar lebih kompetitif di pasar lokal maupun global.
Untuk memastikan keberhasilan program KUR, pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak swasta, termasuk perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
Kolaborasi ini dapat menciptakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.
Peningkatan akses KUR tidak hanya membantu UMKM, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian nasional.
Dengan berkembangnya UMKM, lapangan pekerjaan akan bertambah, daya beli masyarakat meningkat, dan pertumbuhan ekonomi semakin stabil.
Meskipun kebijakan ini membawa banyak manfaat, tantangan tetap ada. Penyalahgunaan dana, keterbatasan infrastruktur keuangan di daerah terpencil, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap program ini menjadi kendala yang harus segera diatasi.
Masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung UMKM dengan lebih memilih produk lokal.
Selain itu, pelaku UMKM perlu aktif mencari informasi mengenai program pembiayaan yang tersedia agar tidak terjerat pinjaman berbunga tinggi.
Diperlukan langkah konkret dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memberdayakan UMKM.
Dengan akses modal yang lebih mudah, pelatihan keuangan yang lebih luas, serta kebijakan yang mendukung, UMKM dapat berkembang dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Mari bersama-sama mendukung ekonomi kerakyatan dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi para pelaku usaha kecil di Indonesia! (*)
