SOKOGURU, MAKKAH, ARAB SAUDI — Gelombang keluhan dari jemaah haji Indonesia tahun ini memicu reaksi keras dari kalangan Anggota DPR RI.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muslim Ayub, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji.
Muslim mengungkapkan, banyak jemaah merasa kecewa dengan layanan transportasi, katering, hingga akomodasi selama puncak ibadah haji. Bahkan, beberapa jemaah dilaporkan terlantar selama berjam-jam tanpa kepastian.
Baca juga: Jemaah Haji Protes! Makan Siang Datang Malam, Bus Telat 8 Jam, DPR Langsung Turun Tangan
"Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan," ujar Muslim Ayub kepada Parlementaria di Makkah, Arab Saudi, Sabtu 7 Juni 2025.
Politikus Fraksi NasDem ini menegaskan, ada jemaah yang terpaksa berada dalam kendaraan selama satu hari penuh.
Rombongan Jemaah asal Acah Harus Jalan Kaki 7 KM
Bahkan, peristiwa dramatis terjadi ketika rombongan jemaah asal Aceh memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena tidak tahan menunggu antrean bus.
"Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik," lanjut Muslim.
Baca juga: Di Tengah Kacau Transportasi, Jemaah Haji Indonesia Tampil Tangguh dan Sabar
Sebagai Anggota Komisi XIII DPR, Muslim menilai ketidaksiapan penyelenggara sangat kentara dan tidak boleh terulang.
DPR RI Usul Pembentukan Pansus Haji 2025
Untuk itu, ia menegaskan DPR RI akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji guna melakukan evaluasi dari hulu ke hilir—dari katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.
"Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Kami di DPR sebagai pengawas bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh," tegas Muslim.
Baca juga: Penyelenggaraan Haji 2025 Dianggap Gagal, DPR Desak Pembentukan Kementerian Khusus
Muslim berharap pembentukan Pansus Haji 2025 menjadi momentum reformasi pelayanan haji secara sistemik, mengingat ibadah haji bukan hanya soal spiritualitas, tetapi juga menyangkut martabat dan keselamatan jemaah.
"Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi," tutupnya. (*)
