SOKOGURU, BANDUNG — Wacana penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan belakangan kembali mencuat dan menimbulkan perdebatan publik. 

Menanggapi isu ini, Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa sejarah bangsa bukan sesuatu yang bisa diubah sembarangan.

Menurut Cucun, sejarah adalah ingatan kolektif bangsa yang dibangun dari perjuangan, luka, harapan, dan cita-cita para pendiri Republik Indonesia. 

Baca juga: Sejarah Bukan Milik Penguasa, Anggota DPR Kritik Ucapan Menteri Fadli Zon soal Mei 1998

Karena itu, ia menolak istilah "penulisan ulang sejarah" yang dinilai rentan disalahartikan sebagai upaya membelokkan fakta atau menghapus jasa para tokoh nasional.

"Sejarah bukan naskah bebas edit. Jika ada yang kurang, kita lengkapi. Jika ada yang tertinggal, kita angkat. Tapi bukan berarti kita menghapus atau mengaburkan yang sudah ada," ujar Cucun saat melakukan kunjungan di Kabupaten Bandung, Sabtu (5/7/2025).

Pemutakhiran Sejarah, Bukan Penghapusan Fakta

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini menyatakan lebih setuju dengan narasi pemutakhiran sejarah dibanding "penulisan ulang". 

Menurut Cucun, pemutakhiran adalah proses intelektual dan kultural yang harus dilandasi kajian akademik mendalam, bukan berdasarkan kepentingan politik atau tekanan zaman.

Baca juga: Air Mata Legislator Tumpah, DPR Desak Fadli Zon Minta Maaf soal Pernyataan Pemerkosaan 1998

"Pemutakhiran sejarah adalah membuka ruang bagi fakta baru yang belum terdokumentasi. Tapi tetap harus dalam koridor objektivitas dan integritas ilmiah," jelas politikus PKB itu sebagaimana dilansir situs resmi DPR RI.

Ia menegaskan bahwa sejarah harus menjadi instrumen pemersatu bangsa, bukan malah menjadi pemicu kegaduhan atau konflik antar-generasi dan antar-golongan.

DPR akan Bentuk Tim Supervisi Independen

Cucun mengungkapkan bahwa DPR RI akan membentuk tim supervisi independen yang melibatkan para sejarawan, akademisi, dan tokoh masyarakat lintas disiplin untuk mengawal proses pemutakhiran sejarah secara proporsional dan berimbang.

Baca juga: Penulisan Ulang Sejarah RI Menuai Kritik, Anggota DPR Bonnie Triyana Soroti Istilah 'Sejarah Resmi'

"Kita boleh menambah halaman, tapi jangan merobek lembaran. Sejarah harus kita rawat dengan kebijaksanaan, bukan dengan ego zaman," katanya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga keutuhan sejarah nasional dan memperkaya narasi kebangsaan yang inklusif serta berkeadilan.

"Sejarah adalah milik kita bersama. Mari kita jaga keutuhannya, kita perbaiki kekurangannya, dan kita wariskan dengan penuh kehormatan kepada generasi yang akan datang," pungkasnya. (*)