SOKOGURU, SORONG – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tidak boleh menjadi penghambat pendidikan.

DOB harus menjadi katalisator bagi percepatan pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui pemberian beasiswa bagi putra-putri terbaik Papua.

Salah satu tujuan utama dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, menurut Bahtra, adalah menjamin akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda, bahkan hingga ke luar negeri.

Baca juga: Aksi Tolak MBG di Papua Diwarnai Kekerasan, Polisi dan ASN Diduga Langgar Hak Anak

“Jangan sampai dengan adanya DOB, pendidikan justru terhambat. Justru harusnya memperlancar. Kalau mereka selesai (pendidikan), mereka harus kembali dan membangun Papua,” ujar Bahtra saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu 3 Mei 2025.

Provinsi Papua Barat Daya sendiri resmi terbentuk pada 8 Desember 2022, bersamaan dengan pemekaran tiga provinsi lainnya, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. 

Empat Provinsi di Papua Dibentuk Berdasarkan UU No 2 Tahun 2021

Keempat provinsi tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Bahtra menekankan bahwa tujuan dari pemekaran wilayah ini adalah untuk mendekatkan pelayanan publik, menciptakan pemerataan pembangunan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua. 

“Papua tidak boleh dianaktirikan. Ia harus sejajar dengan provinsi lain. SDM kita di Papua juga tidak kalah hebat,” ujar Bahtra.

Baca juga: Jayapura Bangun Dua Galeri UMKM untuk Dukung Ekonomi Lokal Papua

Meski demikian, pendidikan di Papua Barat Daya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, mahalnya biaya pendidikan, minimnya tenaga pendidik berkualitas, serta akses teknologi yang belum merata. 

Namun, pemerintah terus mendorong berbagai solusi, termasuk program pendidikan gratis dan penguatan karakter pelajar.

Baca juga: Komisi IV DPR RI Apresiasi Program Swasembada Pangan di Papua Selatan

Bahtra menambahkan bahwa peran serta semua pihak—pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat—sangat penting dalam memastikan pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan Papua ke depan.

“Selama kita optimis, dan punya komitmen bersama, saya yakin Papua bisa makin maju dan sejajar dengan daerah lain,” tutupnya. (*)