SOKOGURU, JAKARTA – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengeluarkan kecaman keras terhadap tindakan militer sepihak Amerika Serikat (AS) yang menyerang Iran di tengah proses perundingan damai antara Iran dan Uni Eropa yang digelar di Swiss.
Serangan ini disebut sebagai penghinaan terhadap diplomasi internasional.
Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menilai bahwa serangan gabungan udara dan laut yang dilancarkan Amerika Serikat tidak hanya memperburuk eskalasi konflik, tapi juga merusak kredibilitas mekanisme penyelesaian damai secara global.
Baca juga: Puan Maharani dan PM Tiongkok Kompak Desak Akhiri Perang Gaza, Dukung Palestina Merdeka!
"Tindakan sepihak Amerika Serikat tidak hanya memperburuk konflik, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap mekanisme diplomasi internasional," tegas Mardani dalam keterangan pers, Senin (23/6/2025).
Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. (Dok.DPR RI)
Serangan Terkoordinasi Picu Kekhawatiran Perang Regional
Serangan terjadi pada Minggu dini hari, 22 Juni 2025 pukul 03.00 waktu setempat, bersamaan dengan waktu serangan Israel ke Iran.
Baca juga: DPR RI Tegaskan Komitmen Kuat Dukung Palestina, Usul Boikot dan Kunjungan ke Gaza!
AS menggunakan enam bom penghancur bunker GBU-57 yang ditujukan ke fasilitas nuklir bawah tanah Iran di Fordow.
Militer AS juga menembakkan 30 rudal Tomahawk dari kapal selam militer ke sejumlah target strategis Iran.
Kesamaan waktu serangan oleh dua sekutu tersebut menimbulkan dugaan kuat adanya koordinasi militer yang dapat memicu konflik berskala besar di Timur Tengah dan meningkatkan risiko perang terbuka regional.
Tamparan Bagi Dunia Diplomasi
Politikus dari Fraksi PKS ini menyebut tindakan militer AS sebagai tamparan keras terhadap multilateralisme, terlebih karena dilakukan saat Iran tengah berupaya berdiplomasi dengan Uni Eropa.
Baca juga: Ketua BKSAP DPR RI Kutuk Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza
“Serangan ini adalah bentuk penolakan terang-terangan terhadap ruang dialog. Parlemen dunia harus bangkit dan berperan aktif menjaga perdamaian,” kata Mardani.
Menurutnya, parlemen memiliki tanggung jawab strategis dalam mencegah perang dan menjaga stabilitas global, bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga jembatan diplomasi antarnegara.
“Kekuatan militer tidak boleh menjadi solusi utama konflik internasional. Diplomasi parlementer harus menjadi garda terdepan,” tegasnya. (*)
