SOKOGURU, JAKARTA – Di tengah bayang-bayang resesi global dan efek lanjutan dari pandemi, Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto, menyerukan relaksasi ekstra terhadap skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
"UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 9% tenaga kerja. Tapi ironisnya, mereka masih kesulitan mengakses permodalan," tegas Rofik.
Meski pemerintah telah memberikan subsidi bunga dan penjaminan pada KUR, kenyataan di lapangan berkata lain.
Baca juga: BRI Semakin Tangguh! Risiko Kredit Menyusut, Penyaluran UMKM Tembus Rp1.126 Triliun
Banyak pelaku UMKM yang masih belum familiar dengan prosedur administrasi, tidak memiliki agunan, atau bahkan tidak mengetahui bahwa mereka bisa mengakses fasilitas ini.
Perlu Dorong Relaksasi Ekstra Terhadap KUR
Untuk itu, politikus Fraksi PKS ini mendorong adanya relaksasi ekstra terhadap KUR, mulai dari pelonggaran syarat administratif dan jaminan, suku bunga yang lebih kompetitif, tenor pinjaman yang lebih fleksibel, hingga pendampingan teknis langsung ke lapangan.
“Sudah waktunya negara hadir lebih konkret bagi UMKM. Jangan tunggu bola—jemput bola. Edukasi, dampingi, dan pastikan UMKM bisa mendapatkan pembiayaan yang murah, cepat, dan aman,” ujar Rofik dalam keterangan pers, Minggu, 11 Mei 2025.
Baca juga: BRI Salurkan Kredit Mikro Rp632 Triliun, 1,2 Juta AgenBRILink Bantu UMKM Naik Kelas!
Menurutnya, memperkuat struktur pembiayaan UMKM merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk menghadapi perlambatan ekonomi global.
Negara-negara yang tangguh dalam menghadapi krisis, katanya, adalah mereka yang punya fondasi UMKM yang kuat.
"UMKM bukan hanya pencipta lapangan kerja, tapi juga motor ekonomi riil dan penopang daya beli masyarakat. Pemerataan akses KUR jadi kunci membangun ketahanan ekonomi dari bawah," tambahnya.
Baca juga: Baru Menjabat, Dirut BRI Hery Gunardi Langsung Action! CASA Naik, UMKM Tetap Jadi Andalan
Rofik juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga penjamin, dan lembaga keuangan.
Tanpa kolaborasi lintas sektor, menurutnya, manfaat KUR akan sulit dirasakan merata oleh pelaku usaha di berbagai pelosok negeri.(*)
