SOKOGURU, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi solusi peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia justru menuai sorotan tajam.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh setelah munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Salah satu sorotan utama adalah dugaan kasus keracunan massal di Batang, Jawa Tengah, yang diduga berasal dari makanan program MBG.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Buka Peluang Emas bagi UMKM untuk Berkembang
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher. (Dok.DPR RI)
Kualitas dan Keamanan MBG Harus Jadi Prioritas
“Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus jadi prioritas utama. Jangan sampai bantuan pemerintah justru berubah menjadi musibah,” tegas Netty dalam keterangannya, Rabu, 23 April 2025.
Ia mendesak BGN untuk segera menginvestigasi standar keamanan pangan dalam program ini, mulai dari penyediaan bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi.
Baca juga: Belalang dalam Program Makan Bergizi Gratis: Inovasi atau Keputusan Tergesa-gesa?
Menurut Netty, pengawasan operasional harus dilakukan ketat demi mencegah insiden serupa terulang.
Tak hanya itu, Netty juga menyoroti tunggakan pembayaran hampir Rp1 miliar kepada dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel).
Keterlambatan Pembayaran Berdampak pada Program MBG
“Keterlambatan pembayaran berdampak langsung pada keberlangsungan program. BGN harus membangun sistem koordinasi dan monitoring yang solid antarlembaga pelaksana,” ujarnya.
Meski demikian, Netty menyampaikan apresiasi kepada para pengelola dapur yang tetap berkomitmen menjalankan program meski menghadapi kendala administratif.
Baca juga: Insiden Keracunan di Sukoharjo, DPR Desak Evaluasi Program Makanan Bergizi
“Semangat pengabdian para mitra ini harus menjadi cambuk bagi seluruh pihak untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal,” jelasnya.
Netty pun menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program makan gratis, tetapi bagian dari pembangunan SDM unggul masa depan.
“BGN sebagai leading sector wajib menjamin mekanisme pengawasan lapangan, standar makanan bergizi yang aman, serta transparansi pencairan dana,” tutupnya.(SG-2) (*)
