SOKOGURU, PURWAKARTA – Menjelang Hari Raya Iduladha, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengeluarkan peringatan serius terkait potensi meledaknya kembali wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia. 

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, ia menyoroti lemahnya sistem pengendalian penyakit hewan dan minimnya stok vaksin nasional.

“Masih banyak persoalan serius di sektor peternakan, khususnya terkait kesiapan pemerintah menghadapi ancaman PMK saat momentum Iduladha,” ujar Firman kepada Parlementaria, Kamis (22/5/2025).

Baca juga: Indonesia Siap Pantau Hilal di 114 Titik! Penentu Iduladha 2025 akan Diumumkan 27 Mei

Firman mengungkapkan fakta mencengangkan: pemerintah hanya mampu menyediakan 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional, padahal kebutuhan lapangan jauh lebih tinggi. 

Sementara itu, pihak swasta memiliki stok 20 juta dosis, namun vaksin tersebut hanya dapat diakses oleh peternak skala menengah dan besar dengan pembelian mandiri.

“Kalau vaksin dari swasta harus dibeli, lalu siapa yang menyuntik? Dokter hewan kita sangat terbatas. Ini jadi tantangan besar,” tegas Firman.

Pemerintah Harus Gandeng Perguruan Tinggi dan Stakeholder

Firman mendorong pemerintah segera menggandeng perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran hewan dan peternakan guna mempercepat vaksinasi. Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi ke seluruh stakeholder agar tahu keterbatasan peran pemerintah.

Baca juga: Tata Cara Shalat Iduladha Lengkap, Jangan Sampai Salah! Ini Niat, Rukun, dan Sunnahnya

“Solusinya, semua pihak harus dilibatkan, dan vaksinasi tak bisa bergantung penuh pada pemerintah,” katanya.

Regulasi Karantina Dinilai Longgar, PMK Bisa Meledak Lagi

Kritik keras juga dilontarkan Firman terhadap Badan Karantina yang dinilainya belum tegas dalam menegakkan aturan distribusi hewan antarwilayah. 

Menurut Firman, regulasi karantina masih memiliki banyak celah yang bisa memicu penularan cepat PMK.

“Semua sapi yang dikirim antar daerah wajib divaksin dan bawa sertifikat vaksin, tapi aturan ini masih lentur. Jika ada yang lolos tanpa vaksin, itu bisa jadi bom waktu penularan,” tegasnya.

Baca juga: Hewan Kurban di Bandung Wajib Punya Barcode! Cek Fakta Lengkap Pengawasan Ketat Iduladha 2025

Ia mencontohkan kasus di mana sapi belum divaksin tetap bisa lewat hanya dengan syarat menunggu dan divaksin di lokasi. Padahal, jika satu saja sapi terinfeksi, bisa menyebar ke ternak lain dalam waktu singkat.

Momentum Iduladha Harus Jadi Alarm Perbaikan

Firman yang juga politisi Partai Golkar ini mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang tegas, bukan lentur, dan menjadikan kunjungan kerja ini sebagai momen evaluasi nasional.

“Ini waktunya pemerintah bertindak cepat. Aturan harus jelas dan tegas: tidak boleh ada hewan melintas tanpa sertifikat vaksin. Ini untuk lindungi peternak dan konsumen jelang Iduladha,” tutup Firman.(*)