SOKOGURU, Jakarta- Setelah Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan penundaan pemberlakuan Tarif Resiprokal (timbal balik) selama 90 hari hingga 9 Juni 2025, Pemerintah Indonesia akan melakukan upaya diplomasi dan negosiasi secara langsung terkait kebijakan tersebut.
Untuk itu, delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke AS pada tanggal 16-23 April 2025 untuk bertemu dengan berbagai pihak penting AS yakni US Trade Representative (USTR), Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seusai Rapat Koordinasi Terbatas (rakortas) Persiapan Pertemuan dengan Pemerintah AS terkait Tarif Perdagangan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (14/4).
Baca juga: Bahas Isu Tarif, Menko Airlangga dan Dubes AS Kamala Sepakat Kerja Sama Ekonomi yang Konstruktif
“Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Jadi ini tentu berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia,” ungkapnya kepada pers yang disiarkan secara langsung lewat televisi nasional.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menambahkan, Pemerintah Indonesia sebelumnya juga telah menyampaikan surat secara resmi kepada Secretary of Commerce, USTR, dan Secretary of Treasury.
Selanjutnya, Menko juga menyebutkan sebagai persiapan upaya diplomasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan non-paper proposal yang relatif lengkap terkait dengan tarif, Non-Tariff Measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga terkait sektor keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyebutkan rencana Indonesia untuk mengompensasikan delta ekspor dan impor terhadap AS dengan membeli sejumlah produk-produk AS.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga akan membahas terkait investasi perusahaan AS di Indonesia dan rencana perusahaan Indonesia yang juga akan berinvestasi di AS.
Dalam Rakortas tersebut Pemerintah juga turut membahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Satgas PHK dan perluasan kesempatan kerja yang saat ini tengah dimatangkan, serta Satgas Deregulasi.
Baca juga: Siasati Kenaikan Tarif 32% dari Trump, Apindo dan Asmindo Yogyakarta Bidik Pasar Uni Emirat Arab dan Afrika
“Jadi ini semua berjalan secara paralel dan diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan (kebijakan Satgas PHK dan Deregulasi), kita cari low-hanging fruit dalam bentuk paket-paket,” pungkas Menko Airlangga.
Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Perdagangan, Ketua OJK, Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Investasi, serta Wakil Ketua DEN. (SG-1)
