SOKOGURU, JAKARTA – Selama dua bulan ke depan, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) akan menggulirkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan itu merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional dan telah mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Penyaluran bantuan pangan beras itu diprioritaskan untuk wilayah yang sangat membutuhkan, terutama di kawasan Indonesia timur.
Baca juga: Bansos Beras 2025 Mulai Digelontorkan Akhir Juni: 183 Ribu Ton Disiapkan untuk 18,3 Juta Keluarga
Kepala Bapanas/NFA Arief Prasetyo Adi menyampaikan hal itu seusai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.
Bantuan tersebut, sambungnya, akan lebih tepat sasaran karena berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini telah melalui verifikasi lapangan terhadap 16,5 juta dari total 18,3 juta KPM.
“Program ini menyasar daerah-daerah yang memang perlu seperti Indonesia timur. Paling bagus one shoot supaya lebih efisien,” ujar Arief seperti dikutip keterangan resmi Bapanas/NFA, Jumat, 13 Juni.
Baca juga: Jaga Harga Gabah Petani, Bapanas dan Bulog Gandeng Perpadi Jadi Mitra Strategis
Di samping itu, lanjutnya, Bapanas bersama Bulog pun berkomitmen menjaga kualitas beras yang dibagikan ke masyarakat. Tidak boleh ada komplain terkait kualitas beras yang diterima oleh KPM.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan, bantuan pangan beras bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog dan telah dianggarkan melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp16,6 triliun.
“Kita memang sudah punya cadangan yang disimpan Bulog, sekarang baru dikeluarkan untuk dua bulan,” ujarnya.
Baca juga: Bapanas: Panen Raya pada 2-3 Bulan ke Depan Momentum Strategis Perkuat Stok Pangan
SPHP digulirkan mulai akhir Juni
Selain bantuan pangan beras, pemerintah juga akan kembali menggulirkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras secara selektif mulai akhir Juni 2025.
Tujuannya, untuk menjaga kestabilan harga beras di daerah yang mengalami kenaikan harga, tanpa mengganggu harga gabah di tingkat petani yang masih dalam masa panen.
Arief mengungkapkan pihaknya telah menerima surat pengajuan penyaluran SPHP beras dari berbagai daerah. Ia menargetkan program intervensi beras akan dimulai akhir Juni ini.
"Program SPHP beras itu dikeluarkan harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi misalnya waktu tidak ada panen atau karena panen yang terbatas, itu baru SPHP dikeluarkan. Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog seizin Ratas atau Rakortas," ucapnya.
Untuk saat ini, tambahnya, ditargetkan akhir Juni sudah dimulai ke beberapa daerah yang angka harga berasnya naik. Per hari ini Bapanas mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi dan 17 kabupaten/kota. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP beras," tambahnya.
Daerah yang dimaksud mayoritas berada di Zona 2 dan 3. Kedelapan provinsi tersebut antara lain Papua, Sulawesi Utara, Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung.
Sementara 17 kabupaten/kota adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Biak Numfor, Kota Baubau, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Konawe, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Lahat, Kabupaten Tolitoli, Kota Subulussalam, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Manokwari, Kota Parepare, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Kutai Barat.
"Penyaluran kita saat ini sangat selected. Kalau SPHP beras rata-rata sekitar 120 sampai 150 ribu ton dalam sebulan. Lalu Badan Pangan Nasional juga punya indikator. Kita punya enumerator panel harga pangan di lebih dari 400 kabupaten/kota. Jadi kita bisa monitor," urai Kepala Bapanas.
"Kalau alokasi SPHP itu sebenarnya sepanjang tahun, tapi tahun ini karena kita juga sedang fokus untuk penyerapan produksi dalam negeri, maka SPHP tahun ini selected. Nanti sambil kita reviu, kita lihat sama-sama. Tapi yang jelas SPHP ini diperlukan masyarakat. Tadi pesan Bapak Menko Pangan adalah jangan terlalu lama, kita harus lepas segera. Bapak Mentan juga sampaikan gitu," ujarnya lagi.
Untuk diketahui, berdasarkan penugasan dari NFA ke Perum Bulog, realisasi penyaluran SPHP beras di 2025 ini telah terlaksana dalam 2 tahap yang dimulai pada Januari, Februari, sampai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Total telah tersalurkan sebanyak 181,1 ribu ton.
Sebagai salah satu dampak baiknya, tercatat inflasi beras sepanjang HBKN tahun ini lebih rendah dibandingkan HBKN tahun lalu. Inflasi beras di Februari dan Maret 2025 masing-masing berada di 0,26% dan 0,55%. Sementara inflasi beras Februari dan Maret 2024 cukup tinggi dengan torehan 5,32% dan 2,06%.
"Memang saat ini kita selected karena pemerintah sedang mengupayakan agar harga gabah kering panen tingkat petani, minimal dapat di Rp 6.500 per kilogram. Jadi perintahnya Bapak Presiden adalah jaga petani. Stok CBP kita di Bulog sangat kuat. Hari ini sekitar ada 4,1 sampai 4,2 juta ton. Serapan dalam negeri 2,5 juta ton," papar Arief.
Adapun penyaluran SPHP beras terbagi ke dalam 3 zonasi, antara lain Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi) ditetapkan harga penjualan af (pengambilan di) gudang Rp11.000 per kg dan harga di tingkat konsumen Rp12.500 per kg.
Sementara Zona 2 (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan) harga pengambilan di gudang Rp11.300 per kg dan harga di tingkat konsumen Rp13.100 per kg. Terakhir, Zona 3 (Maluku dan Papua), harga pengambilan di gudang Rp11.600 per kg dan harga di tingkat konsumen Rp13.500 per kg. (SG-1)
