SOKOGURU - Kementerian Sosial (Kemensos) telah memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk triwulan kedua.
Penyaluran bansos tahap 2 tahun 2025 ini, dilakukan secara bertahap dan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, terdaftar total 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bansos ini.
Dana bansos PKH dan BPNT tahap 2 2025 disalurkan baik secara tunai maupun transfer langsung melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Baca Juga:
"Insya Allah per hari ini ada sekitar 16.500.000 KPM untuk bansos PKH dan BPNT yang salurkan lewat Himbara dan juga lewat PT Pos Indonesia," ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Untuk triwulan kedua 2025 ini, total anggaran bansos yang disalurkan pemerintah mencapai Rp10 triliun.
Mensos mengatakan, hasil pemutakhiran DTSEn sudah mengakibatkan 1,8 juta KPM dikeluarkan dari daftar penerima bansos.
"Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2 atau 3," ujar Mensos.
Baca Juga:
Sehingga, alokasi bantuan yang sebelumnya ditujukan kepada 1,8 juta KPM akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, terkhusus dari golongan miskin ekstrem.
Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan, jika pemutakhiran data dan verifikasi penerima bansos akan terus dilakukan setelah penyaluran tahap ini selesai.
Proses pemutakhiran DTSEN sendiri dilakukan melalui dua cara, jalur formal yang melibatkan integrasi data antar lembaga, dan jalur partisipasi melalui aplikasi Cek Bansos pada fitur Usul dan Sanggah.
Oleh karena itu, Gul Ipul--sapaan akrabnya, mengimbau masyarakat untuk ikut aktif mengawal penyaluran setiap bansos.
"Kami minta masyarakat melengkapi syarat yang tersedia di aplikasi Cek Bansos, jika ingin mengusulkan atau menyanggah data yang ada," kata Mensos. (*)
