SOKOGURU - Mulai 2025, pemerintah resmi mengadopsi sistem DTSEN (Data Terpadu Sejahtera Nasional) untuk menyalurkan bantuan sosial.
Sistem baru ini diterapkan mulai tahap 3 dan 4 sebagai bentuk pembaruan data penerima bansos secara menyeluruh.
Langkah ini berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, yang menekankan akurasi dan keadilan dalam proses distribusi bantuan seperti PKH dan BPNT.
DTSEN hadir menggantikan peran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian Sosial.
Dengan sistem ini, data penerima tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga diperingkat menurut kondisi kesejahteraannya.
Pengelompokan ini menggunakan desil 1–10, yang membantu pemerintah menyasar kelompok miskin secara lebih tepat dan adil.
Desil adalah metode klasifikasi yang membagi penduduk ke dalam 10 kategori berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Masyarakat di desil 1 hingga 4 diprioritaskan untuk menerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT.
Baca Juga:
Model ini meminimalkan inclusion error (salah sasaran) dan exclusion error (penerima layak tapi tidak terdata).
Salah satu keunggulan DTSEN adalah pemutakhiran data secara triwulan atau setiap tiga bulan.
Data penerima akan selalu diperbarui berdasarkan evaluasi dari tim verifikasi dan validasi Kemensos.
Hal ini memungkinkan warga miskin yang sebelumnya tidak masuk data dapat dimasukkan, sementara yang sudah sejahtera bisa dihapus.
Dampak langsung dari sistem ini adalah terjadinya perubahan penerima bantuan.
Apabila kondisi ekonomi seseorang meningkat, maka mereka berpotensi dikeluarkan dari daftar penerima.
Sebaliknya, warga yang mendadak miskin akan segera masuk daftar melalui proses verifikasi lapangan.
Kuota bantuan sosial secara nasional tetap, dengan rincian: PKH 10 juta KPM, BPNT 18,3 juta KPM, dan PBI JKN 96,8 juta jiwa.
Namun, alokasi per daerah akan disesuaikan berdasarkan jumlah warga miskin terbaru.
Artinya, daerah dengan peningkatan angka kemiskinan bisa mendapat tambahan kuota sesuai kebutuhan.
Warga kini dapat memeriksa status bansos melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos yang lebih transparan dan mudah diakses.
Dalam aplikasi ini, masyarakat juga bisa mengajukan sanggahan atau usulan nama baru jika ditemukan kesalahan data.
Pemerintah juga menyediakan reaktivasi cepat bagi warga miskin yang mengalami kondisi darurat.
Baca Juga:
Untuk menjaga hak atas bantuan, masyarakat diminta aktif mengecek status bansos secara berkala di dtks.kemensos.go.id atau aplikasi resmi Kemensos.
Data pribadi seperti NIK dan alamat harus selalu diperbarui.
Hindari informasi menyesatkan di media sosial dan ikuti panduan resmi pemerintah demi kelancaran proses bantuan.
10 Poin Penting Tambahan yang Perlu Diketahui:
- DTSEN terintegrasi lintas lembaga seperti Dukcapil dan BPJS untuk sinkronisasi data lebih akurat.
- Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapat notifikasi via aplikasi saat datanya berubah.
- Masyarakat dapat meminta pendamping desa untuk membantu proses verifikasi data.
- Pemerintah melibatkan tokoh lokal untuk memantau penyaluran agar tidak ada kecurangan.
- Akses DTSEN diproteksi sistem keamanan digital untuk mencegah manipulasi data.
- Penggunaan KTP elektronik menjadi wajib dalam pengajuan sanggah atau pendaftaran bansos.
- Evaluasi kuota per daerah dilakukan dengan mempertimbangkan indeks kemiskinan lokal.
- Penyaluran bansos berbasis rekening agar lebih transparan dan mudah dilacak.
- Tersedia call center Kemensos 24 jam untuk pengaduan terkait DTSEN.
- Pemerintah menyosialisasikan DTSEN lewat sekolah dan komunitas lokal untuk meningkatkan literasi digital warga. (*)
