SOKOGURU - Biaya TKI Jepang tembus Rp40 Juta? Disnaker Cirebon fasilitasi KUR PMI via Bank BJB. Cara aman kerja ke luar negeri tanpa lilitan utang bunga tinggi. Baca yuk!
Banyak calon pekerja migran (PMI) asal Cirebon terbentur modal besar saat ingin mengadu nasib ke Negeri Sakura.
Biaya pemberangkatan TKI ke Jepang yang mencapai puluhan juta seringkali memicu jeratan utang rentenir bagi warga yang kurang mampu.
Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon menggandeng Bank BJB (BJBR) untuk menghadirkan solusi konkret lewat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program ini memberikan pinjaman modal awal bagi calon PMI tanpa perlu jaminan aset.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, menegaskan bahwa langkah ini diambil demi melindungi tenaga kerja dari beban finansial berlebih.
Strategi ini diharapkan mampu memangkas angka pengangguran daerah.
“Pembiayaan KUR PMI ini merupakan program pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah, saat ini kami sudah menjalin komitmen dengan Bank BJB untuk memberikan pembiayaan yang lebih ringan bagi PMI asal Kabupaten Cirebon,” kata Novi, belum lama ini.
Melalui mekanisme ini, Bank BJB mengucurkan limit pinjaman mulai Rp35 juta hingga Rp40 juta bagi setiap peserta.
Angka tersebut dipatok guna menutup operasional keberangkatan yang memang tidak boleh disubsidi oleh dana APBD.
Novi merinci bahwa anggaran daerah hanya berfokus pada penguatan kapasitas atau pelatihan skill bagi para calon tenaga kerja.
Sementara itu, komponen biaya lainnya dialihkan melalui sistem perbankan yang jauh lebih aman.
“Yang bisa kami biayai dari APBD adalah pelatihan. Sementara untuk proses pemberangkatan, aturan tidak memungkinkan dibiayai langsung oleh pemerintah daerah. Di sinilah peran KUR PMI, agar calon PMI tidak lagi bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi,” ujarnya.
Baca Juga:
Saat ini, Jepang menjadi fokus utama proyek percontohan program ini karena sistem penempatannya yang dinilai stabil.
Setidaknya sudah ada enam orang yang terbang, sementara puluhan lainnya masih dalam tahap verifikasi berkas.
Proses administrasi seperti pembuatan paspor dan dokumen izin kerja terus dikebut untuk kloter berikutnya.
Disnaker menargetkan pengiriman gelombang baru akan dilaksanakan pada medio Februari dan Maret tahun 2026 mendatang.
Guna memastikan transparansi, kerja sama ini juga melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) serta yayasan resmi.
Kolaborasi tiga arah ini menutup celah adanya biaya siluman atau potongan gaji yang tidak transparan.
Tidak hanya mengurus keberangkatan, Pemkab Cirebon turut mengedukasi keluarga PMI agar melek finansial.
Harapannya, uang hasil kerja dari luar negeri bisa dikelola menjadi modal usaha UMKM yang produktif di kampung halaman.
“Transfer gaji dari PMI nantinya dilakukan melalui Bank BJB langsung ke keluarga. Kami ingin ada efek ekonomi berkelanjutan, bukan hanya dari sisi pekerjanya, tetapi juga keluarganya di daerah,” ujarnya.
Baca Juga:
Sistem pembayaran gaji melalui rekening satu pintu ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan remitansi.
Dengan bunga yang rendah, masa pelunasan pinjaman dipastikan tidak akan membebani pendapatan bulanan pekerja migran.
Jika model pendanaan di Jepang ini berjalan mulus, Disnaker berencana merambah pasar tenaga kerja di Taiwan. Evaluasi berkala terus dilakukan bersama P3MI untuk memperluas jangkauan manfaat bagi masyarakat luas.
FAQ (Pertanyaan Umum)
Berapa biaya resmi pemberangkatan TKI ke Jepang lewat program ini? Estimasi biaya berkisar antara Rp35 juta hingga Rp40 juta, yang dapat dicover sepenuhnya melalui KUR tanpa agunan Bank BJB.
Apa syarat mendapatkan KUR PMI di Cirebon? Calon pekerja harus terdaftar di Disnaker Kabupaten Cirebon, mengikuti pelatihan di LPK resmi, dan memenuhi persyaratan dokumen keberangkatan.
Apakah pinjaman KUR PMI memerlukan jaminan sertifikat atau BPKB? Tidak, program hasil kerja sama Pemkab Cirebon dan Bank BJB ini bersifat tanpa agunan untuk memudahkan warga kurang mampu.
Kapan pembukaan keberangkatan TKI Jepang kloter berikutnya? Pemerintah menjadwalkan keberangkatan berikutnya pada bulan Februari dan Maret 2026 setelah proses pemberkasan selesai. (*)
