SOKOGURU, GARUT- Kedisiplinan yang tinggi diperlukan agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa mengoptimalkan akses pembiayaan yang didapat dari program-program pemerintah.
Untuk itu, para pengusaha UMKM diminta lebih disiplin dalam mengelola keuangan terutama untuk modal usaha mereka.
Hal itu disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurahman saat membuka acara program Lokomotif Akses Permodalan (LokaModal) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis, 25 September 2025.
"Kami ada dua program pembiayaan. Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan subsidi pemerintah dan program pembiayaan di luar KUR," katanya.
Lebih lanjut, Menteri Maman menuturkan, ada UMKM yang memakai modal dari program pemerintah selain untuk pengembangan usahanya. Hal itu bisa menyebabkan usaha tersebut gagal naik kelas dan memperburuk penilaian kreditnya dalam SLIK OJK. Akibatnya, UMKM dengan nilai kredit buruk jadi akan semakin sulit mengajukan pinjaman.
"Sebagus apapun akses permodalan ke usaha tapi tidak akan bermanfaat tanpa disiplin dalam mengelola keuangan,"imbuhnya.
Baca juga: Perluas Lapangan Kerja dan Tingkatkan Daya Saing, Kementerian UMKM Dorong Hilirisasi Nilam
Menteri Maman menambahkan, UMKM juga bisa mendapat akses pembiayaan dengan memanfaatkan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang didukung oleh Kementerian ATR/BPN. SHAT bisa dimanfaatkan sebagai jaminan bagi pinjaman UMKM.
Selain itu, UMKM bisa semakin mudah naik kelas lewat pembiayaan alternatif di luar KUR hasil kerja sama Kementerian UMKM dengan Baznas, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan bank bjb.
"Pemerintah selalu siap membantu rakyatnya. Tapi jangan menyalahgunakan kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah agar UMKM bisa mendapatkan modal usaha," kata menteri UMKM.
Baca juga: Kementerian UMKM: Hilirisasi UMKM tak Lagi Manual, Tekankan Pemanfaatan Teknologi Digital
Peresmian program LokaModal di Kabupaten Garut dirangkai agenda penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara Menteri UMKM Maman Abdurahman dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.
Pada kesempatan itu Wakil Menteri Ossy menyatakan, kementeriannya berkomitmen untuk mendukung UMKM melalui pemberian legalitas hak atas tanah berupa SHAT sebagai akses pembiayaan usaha.
"Kementerian ATR/BPN akan membantu akses pemberdayaan tanah dari sisi ekonomi melalui program reformasi agraria. Kami siap membantu dan mendukung agar UMKM di seluruh Indonesia semakin berkembang," ujar Ossy.
Menteri Maman bersama Wakil Menteri Ossy kemudian menyerahkan SHAT kepada 10 UMKM serta secara simbolis menyerahkan pembiayaan dan modal produktif untuk 16 pengusaha mikro asal Kabupaten Garut.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengungkapkan, dana sebesar Rp1,2 triliun KUR telah tersalurkan ke 30.000 UMKM di Kabupaten Garut.
"Namun masih banyak UMKM belum mendapat akses permodalan formal. Kementerian UMKM menggagas LokaModal untuk mempertemukan UMKM yang belum dijangkau KUR agar memperoleh sumber pembiayaan alternatif yang lebih mudah dan ringan," ujarnya.
Riza menuturkan, sebanyak 550 pengusaha mikro dari Kabupaten Garut telah menerima SHAT yang bisa dipakai sebagai akses pembiayaan.
Usaha mikro ini telah dikurasi berdasarkan kriteria seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), aktif berproduksi selama minimal setahun, serta memiliki sertifikat aset usaha.
"Kami optimistis UMKM semakin kontributif terhadap perekonomian nasional dan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas," ujar Riza. (SG-1)
