SOKOGURU, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 3 terhitung sejak Juli hingga September 2025.
Kebijakan ini merupakan bentuk keberlanjutan dari komitmen negara untuk mendukung kelompok rentan secara ekonomi, khususnya menjelang awal tahun ajaran baru.
Penyaluran dilakukan secara bertahap dan tidak serentak di semua wilayah, karena menyesuaikan dengan kesiapan data dan sistem yang ada di masing-masing daerah.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui rekening bank anggota Himbara (seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BTN) atau mitra resmi seperti agen e-warong dan kantor pos.
Untuk PKH, besaran bantuannya berbeda tergantung pada kategori penerima seperti ibu hamil, balita, pelajar dari tingkat SD hingga SMA, lansia, dan penyandang disabilitas.
Sementara bantuan pangan non-tunai (BPNT) diberikan senilai Rp200.000 per bulan, dalam bentuk sembako atau uang tunai.
Adapun empat kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diprioritaskan untuk pencairan bansos tahap ketiga antara lain: KPM yang terdaftar aktif di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kemudian KPM dengan anggota keluarga yang masuk komponen PKH, KPM yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya (carry over).
Lalu KPM yang mendapat surat undangan pencairan dari pendamping sosial atau perangkat desa.
Baca Juga:
Masyarakat bisa melakukan pengecekan status penerima melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
10 Poin Penting Lainnya Seputar Bansos PKH dan BPNT 2025
1. Dana PKH disalurkan empat kali setahun, dan fase ketiga berlangsung pada Juli–September 2025. Penyaluran akan dilanjutkan ke tahap keempat hingga akhir tahun.
2. Besaran dana yang diterima tergantung kategori: ibu hamil dan balita mendapatkan bantuan tertinggi sebesar Rp750.000 per tahap.
3. Cek nama penerima bansos dapat dilakukan secara mandiri di situs resmi Kemensos tanpa perlu datang ke kantor desa.
Baca Juga:
4. Verifikasi ulang oleh pendamping sosial penting dilakukan, terutama bagi KPM yang belum cair pada tahap sebelumnya.
5. Bantuan tidak dapat diwakilkan kecuali oleh pendamping resmi yang membawa surat kuasa. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dana bansos.
6. Waspada calo dan pungutan liar—bansos PKH dan BPNT diberikan secara cuma-cuma dan tidak dipungut biaya.
7. KPM non-aktif di DTKS tidak akan mendapatkan bantuan, jadi pastikan data telah diperbarui di Dukcapil dan sistem Kemensos.
8. Pendamping sosial berperan aktif menyalurkan informasi dan memverifikasi KPM, termasuk menyampaikan surat undangan pencairan.
9. Kemensos menekankan prinsip transparansi dalam penyaluran, dengan pembaruan data secara berkala dan pelibatan pemerintah daerah.
10. Penerima bansos bisa menghubungi call center Kemensos atau pendamping wilayah bila ada kendala teknis dalam pencairan dana. (*)
