SOKOGURU, JAKARTA- Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar soal gizi anak, melainkan juga penggerak ekosistem usaha dan ekonomi di lapisan bawah.
Untuk itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengajak masyarakat untuk memahami Program MBG secara lebih komprehensif.
“MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha. Agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujarnya Menteri Maman dalam acara Indonesia Business Forum di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.
Baca juga: Mendag Busan: Kemendag Dukung Penuh Pasokan Bahan Pangan untuk Sukseskan Program MBG
Maman tidak menampik bahwa berbagai persoalan yang muncul saat ini memang masih perlu dievaluasi dan disempurnakan.
“Penyempurnaan harus dilakukan terus-menerus oleh kita semua. Saya pikir masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sistem, evaluasi tata kelola, dan hal-hal lain yang relevan,” imbuhnya, seperti dikutip keterangan resmi kementerian UMKM, Kamis, 2 Oktober 2025.
Sebagai contoh, sambung Menteri UMKM, ia menyoroti istilah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif yang sempat mencuat di tengah masyarakat. Menurutnya, hal itu sebuah kekeliruan yang harus diluruskan.
Baca juga: Presiden Prabowo Soroti Capaian MBG hingga Tolak ‘Serakahnomics’ di Sektor Pangan
“Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back, dimana terhadap kasus itu ditemukan sekitar lima ribuan SPPG yang telah mendaftar namun tidak segera membangun dan memulai kegiatan. Itulah yang akan dihapus jika tidak melanjutkan pembangunan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” ujarnya.
Menteri Maman mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima banyak pengusaha yang sudah mendapatkan beberapa titik SPPG, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun.
Dari pengalaman itu, ia menilai perlu ada langkah konkret untuk dijadikan pertimbangan dalam evaluasi dan regulasi BGN.
Baca juga: Bapanas/NFA Latih 30.000 orang di 17 Provinsi untuk Dukung Program MBG
“Pertama, BGN sendiri yang menentukan titik beserta sekolahnya. Kedua, jangan beri kesempatan bagi siapa pun untuk mengelola dapur umum yang jumlahnya melebihi batas,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa ekosistem usaha yang lahir dari program MBG tidak kalah penting dibandingkan aspek gizi.
“Sebagai contoh, satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki sekitar 3–5 pekerja. Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” tutupnya. (SG-1)
